oleh

Presiden Jokowi Diminta Koreksi Pernyataan Luhut Soal Natuna

-News-0 views

INIKATA.com – Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritik keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Karena Luhut meminta ketegangan dengan Tiongkok karena insiden di Natuna tak perlu dibesar-besarkan berkaitan dengan investasi Tiongkok di Indonesia.

‎Hal ini disampaikannya menanggapi insiden ngototnya pihak jubir Kemenlu Tiongkok yang mengklaim Kawasan Laut China Selatan (Natuna Utara) sebagai teritorialnya, dan menolak keputusan ANCLOS dan Arbitrase PBB yg mengakui kawasan (laut) Natuna Utara sbg bagian dari NKRI.

Wali Kota Dani Fatma

“Pernyataan tersebut tidak wajar dan tidak sepantasnya, karena keutuhan NKRI tidak boleh dikalahkan dengan alasan investasi,” ujar Hidayat saat dikonfirmasi, Senin (6/1).

Hidayat mengingatkan bahwa DPR dan pemerintah pada akhir periode 2019-2024 telah sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bila merujuk Pasal 4 UU ini, maka tindakan Tiongkok sudah masuk ke dalam kategori ancaman terhadap NKRI.

Hidayat mengatakan, pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran wilayah perbatasan masuk kepada kategori ancaman terhadap NKRI. Sehingga pemerintah mestinya juga harus segera menjalankan UU ini, di antaranya dengan menyusun program bela negara, pembentukan komponen pendukung dan Komponen Cadangan.

Dukung Menlu

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini mendukung sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang menegaskan penolakan Republik Indonesia terhadap klaim Tiongkok mengenai perairan Natuna. “Maka demi NKRI harga mati, mestinya Presiden RI koreksi sikap Menko Maritim, dan perintahkan kepada Menkopolhukam dan Menhan untuk mendukung dan menguatkan sikap Menlu yang tegas menolak klaim Tiongkok terhadap Natuna Utara,” tegasnya.

Diketahui, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri. “Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu,” kata Luhut.

Keterbatasan tersebut membuat pihak asing lebih leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Luhut menjelaskan bahwa perintah Presiden Jokowi sangat tegas dalam memperkuat coast guard. (JPC)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait