oleh

Atasi Masalah di Natuna, Pemerintah Diminta Terapkan Kembali Kebijakan Susi

INIKATA.com – Batas wilayah Natuna diklaim oleh Tiongkok sebagai miliknya. Tak pelak, pemerintah Indonesia menyiapkan pasukan TNI untuk melakukan operasi siaga di wilayah Natuna.

Terkait hal itu, anggota DPD, Jimly Asshiddiqie mengusulkan Pemerintah Indonesia melakukan tindakan penenggelaman kapal apabila ada kapal Tiongkok yang masuk di perairan Natuna.

“Ada baiknya kebijakan yang dipraktikkan oleh Ibu Susi Pudjiastuti diterapkan lagi. Jadi semua kapal pencuri itu ditembak, ditenggelamkan,” ujar Jimly kepada wartawan, Senin (7/1).

Jimly menegaskan, tindakan itu perlu dilakukan karena Tiongkok telah dengan sengaja mencuri ikan di wilayah Indonesia. Walaupun sahabat tapi Tiongkok harus mengakui kedaulatan Indonesia.

“Jadi bukan masalah hubungan antarnegara. Tetapi pelaku pencurian ikan tersebut,” katanya.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan Indonesia adalah negara yang cinta damai. Walaupun sahabat dengan Tiongkok namun pengusiran di perairan Indonesia harus terus dilakukan. “Kita tidak suka perang, bukan takut perang tapi pengusiran harus dilakukan,” ungkapnya.

Dunia Internasional mengakui bahwa Perairan Natuna adalah wilayah Indonesia. Itu dilihat dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Maka seharusnya Tiongkok bisa mengakui juga Natuna adalah wilayah Indonesia.

“Kalau dilihat di peta, pulau Natuna jauh sekali dengan daratan Tiongkok. Maka terlalu jauh kalau Tiongkok mengklaim,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam ZEE Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta Tiongkok mematuhi aturan tersebut. Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna. (JPC)

Komentar