oleh

Dikabarkan Diperiksa Dewas KPK, Begini Kata Deputi Pencegahan KPK

INIKATA.com – Beredar kabar Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Proses klarifikasi ini dilakukan terkait adanya laporan dari PT Mikgro Metal Perdana (MMP). Perusahaan itu bergerak pada bidang pertambangan bijih besi yang berlokasi di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Menangapi adanya kabar tersebut, Pahala membantah jika dirinya telah diperiksa oleh Dewan Pengawas.”Jadi belum diperiksa, kan prosedurnya diminta klarifikasi, baru dijalankan sidang pendahuluan. Nah disitu kali diperiksa ya,” kata Pahala ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (12/3).

Pahala menjelaskan, saat ini dirinya memang mendapat info tengah dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh dua pihak yang berbeda. Pertama, dia dilaporkan oleh Boyamin Saiman, selaku kuasa hukum PT. Bumigas Energi. Pelaporan kedua dilayangkan oleh PT. Mikgro Metal Perdana (MMP).

“Jadi ada dua ini pengaduannya. Satu sudah diminta klarifikasi. Yang (laporan) Boyamin malah belum (diminta klarifikasi),” ucap Pahala.

Pahala menduga, dilaporkannya oleh PT MMP ke Dewan Pengawas, karena merasa surat yang dilayangkan dari Deputi Pencegahan ke sejumlah instansi pemerintah, merugikan pihak PT MMP. Terlebih, kini perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih besi itu telah dicabut izinnya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 2017 lalu.

“PT MMP merasa surat dari Deputi Pencegahan ke beberapa instansi pemerintah merugikan dia. Jadi dirasa ini pelanggaran etik. Dilaporkan lah (saya ke Dewn Pengawas),” jelas Pahala.

Terpisah, ketika diminta perihal informasi pemeriksaan Pahala, hingga berita ini diturunan, Ketua dan Anggota Dewas KPK kompak tutup mulut. Senada, ketika dikonfirmasi, PT. PT Mikgro Metal Perdana (MMP) tak bisa dikonfirmasi, karena nomor telepon kantornya selalu sibuk.

Untuk diketahui, PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan bijih besi. Wilayah cakupannya mengkavling lebih dari setengah pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pada 2017 silam, Menteri ESDM Ignasius Jonan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap PT MMP itu.

Pencabutan izin ini bersadasarkan Surat Pencabutan Kepmen ESDM Nomor1361K/30/MEM/2017. Pencabutan izin dilakukan sebagai respons, setelah masyarakat adat Kahuku bersama warga lainnya melakukan berbagai aksi damai di Pulau Bangka dan Jakarta, serta menggalang petisis online, hingga menempuh seluruh jalur hukum di pengadilan.

Dalam perjalanan proses hukum tersebut, warga selalu menang. Hal ini dimulai dari Putusan Pengadilan Tata Uusaha Negara Nomor 211/G/2014/PTUN-JKT pada 14 Juli 2015, kemudian diperkuat lagi oleh putusan pengadilan tinggi TUN pada tanggal 14 desember 2015 dan puncaknya, putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 255K/TUN/2016 tanggal 11 agustus 2016 kembali dimenangkan warga.

Atas seluruh hasil putusan hukum ini, dan desakan yang terus dilakukan warga dan Koalisi Save Pulau Bangka, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menandatangani Kepmen ESDM tentang pencabutan izin usaha pertambangan PT. MMP pada 23 maret 2017 dan pada 30 maret 2017. (JPC)

Komentar