oleh

Bisa Gunakan Langkah Ini, Sri Mulyani Diminta Tidak Buru-buru Utang ke IMF

INIKATA.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memberikan sejumlah opsi agar rencana Menkeu Sri Mulyani meminjam uang ke International Monetary Fund (IMF) maupun World Bank untuk pendanaan penanganan virus corona (Covid-19), dibatalkan saja karena membahayakan Indonesia.

Politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun tersebut mengatakan, saat ini Indonesia masih memasuki tahap awal krisis sehingga diperlukan kebijakan antisipasi.

Bukan justru buru-buru berutang ke World Bank maupun IMF yang menyiapkan dana talangan gede untuk menghadapi pandemi global tersebut.

Lantas apa solusi yang dia tawarkan anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu?

Sejatinya, kata Hergun, ada beberapa solusi sumber pendanaan dalam negeri yang bisa dimanfaatkan.

Antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan anggaran yang selama ini disishkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan yang diinvestasikan di Surat Utang Negara.

“Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan Sebagai Bendahara Umum Negara,” ucap Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini, Jumat (27/3).

Bahkan kalau perlu pemerintah bisa meminjam sebagian dana simpanan milik LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mencapai lebih Rp150 triliun sebagai cadangan darurat oleh negara untuk keperluan mendadak.

Sebab, uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk dipinjam negara bila perlu karena posisi dananya memang tidak sedang digunakan.

Selain itu, ada cadangan devisa negara yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI) sekitar 130 billion USD atau setara dengan lebih 2.000 triliun rupiah bila kurs saat ini 16.800 rupiah per US dollar.

Karena BI tidak sepenuhnya menggunakan cadangan devisa untuk operasi moneter menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saja seperti saat ini, tetapi bisa untuk hal lain yang lebih urgen.

Opsi lainnya, pemerintah cukup dengan menerbitkan open end Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dibeli oleh Bank Sentral dan meminta BI membeli SUN tersebut dengan asumsi bunga di bawah 5%.

“Kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai 20 billion USD akan setara dengan 336 triliun rupiah,” jelas Ketua DPP Gerindra ini.

Kebijakan seperti ini menurutnya harus diambil. Sebab, kalau kita menerbitkan global bond di saat pasar global sedang terimbas Covid19, maka imbal balik atau rate return SUN yang diterbitkan oleh Indonesia akan sangat mahal biayanya.

Pasalnya, momentum ini jadi kesempatan bagi fund manager asing untuk memeras institusi negara yang sedang membutuhkan uang.

Opsi-opsi pendanaan itu, kata legislator kelahiran Sukabumi ini, sudah lebih dari cukup untuk mengatasi corona. Dengan begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak perlu menjerumuskan Indonesia dalam lilitan utang IMF/World Bank.

“Bahkan Menteri Keuangan tidak perlu membuka rekening khusus untuk menampung sumbangan dari dunia usaha. Para pengusaha jangan dibebani lagi dengan sumbangan karena saat ini pun para pengusaha sedang berjibaku menyelamatkan usahanya dari dampak corona,” tegasnya.

Di samping kebijakan tersebut, Hergun juga mengusukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera melakukan penjajakan kepada negara-negara donor untuk dinegosiasi guna menunda dulu pembayaran utang.

“Ini berbeda konteksnya, ini bukan ketidakmampuan bayar. Ini karena ada hajat kemanusiaan yang lebih penting, atau mungkin Menkeu takut Indonesia masuk kategori negara terbelakang lagi, yang dulu dijuluki HIPC (high indebted poor country). Nanti predikat Menkeu terbaiknya dicopot,” tandas Hergun bernada menyindir. (jpnn)

Komentar