oleh

Soal Pembatasan Transportasi Umum, Pemprov DKI Tunggu Arahan Luhut

INIKATA.com – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan rekomendasi untuk membatasi penggunaan transportasi umum. Hal ini guna mencegah penularan virus korona jenis baru (Covid-19) semakin meluas.

Wali Kota Dani Fatma

Menanggapi itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan pembatasan transportasi umum. Semua operasional angkutan di ibu kota berjalan sesuai kebijakan yang sudah diberlakukan sebelumnya.

“Kami masih menunggu arahan pak Menko Marves (untuk menerapkan pembatasan) ya,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (2/4).

Kendati demikian, Syafrin belum menjelaskan lebih rinci ihwal penerapan sistem transportasi umum di Jakarta. Dia baru sebatas menyampaikan menunggu arahan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan rekomendasi kepada daerah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar, jika akan melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyampaikan, BPTJ yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 5 BPTJ Tahun 2020. “Hal itu menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Menurutnya, surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada daerah, apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan PSBB. (JPC)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait