oleh

Kasus Fee 30 Persen, Hamri Haiya Lihat Langsung Enam Lurah Beri Kesaksian

MAKASSAR, INIKATA.com – Sidang lanjutan Kasus Fee 30 persen yang menyeret terdakwa Eks Camat Rappocini Makassar, Hamri Haiya kembali digelar, Kamis (28/5/2020). dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam sidang tersebut, Enam orang Lurah se-Kecamatan Rappocini dihadirkan guna bersaksi dalam sidang perkara tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, workshop, penyuluhan, pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 atau dikenal dengan kasus fee 30 persen yang digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar.

Keenam Lurah yang bersaksi untuk perkara korupsi yang menjerat Hamri Haiya, yakni Lurah Karunrung, Fandi Wiranto Iqbal Hafid, Lurah Buakana, Rahmad Hidayat G, Lurah Banta-Bantaeng, Basir, Lurah Tidung, Lyliani Sunarno, Lurah Bonto Makkio, A. Firmansyah S. Andi Idjo, Lurah Mapala, Agusnawati.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Daniel Pratu, keenam Lurah mengaku hanya menerima uang transportasi dari kegiatan sosialisasi yang dinilai bermasalah tersebut.

Sementara dalam setiap kegiatan sosialisasi, mereka kerap berperan ganda atau lebih dari 1 peran, Selain sebagai narasumber pendamping, juga berperan sebagai moderator.

“Kami hanya diberi uang transport yang mulia. Nilainya kami tidak tahu karena uangnya di dalam amplop,” kata Lurah Mapala, Agusnawati yang turut diakui Lurah lainnya yang hadir di dalam persidangan

Tak hanya itu, Agusnawati beserta 5 Lurah lainnya juga mengaku menerima uang transport di setiap keterlibatannya dalam kegiatan sosialisasi yang dimaksud.

“Jadi narsum hingga moderator itu kurang lebih 6 hingga 8 kali,” terang Agusnawati yang kembali diamini oleh 5 Lurah lainnya.

Adapun peserta sosialisasi, lanjut Agusnawati, dihadiri oleh sekitar 80 orang yang berasal dari utusan tiap kelurahan.

“Tiap kelurahan ada sekitar 7 sampai 8 orang warga diutus sebagai peserta. Peserta itu dikoordinir langsung oleh Lurah masing-masing sesuai permintaan undangan pihak panitia yang berasal dari SKPD,” jelas Agusnawati sembari mengatakan sosialisasi digelar di Aula Kantor Camat Rappocini.

Sementara, Ketua Majelis Hakim PN Makassar, Daniel Pratu menjelaskan sidang pemeriksaan saksi – saksi akan dilanjutkan pekan depan. 

“Sidang kita tutup dan dilanjutkan kembali pada Selasa pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi,” tutur Daniel Pratu, 

Diketahui, sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Hamri Haija, terdakwa dugaan korupsi kegiatan sosialisasi, workshop, penyuluhan, pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 atau dikenal dengan kasus fee 30 persen itu.

Hamri yang sebelumnya berstatus sebagai tahanan Rutan Makassar, kini bernafas lega sebagai tahanan kota.

“Permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Majelis Hakim dan terdakwa sudah resmi jadi tahanan kota,” kata Penasehat Hukum Hamri Haiya, Ahmad Farid saat ditemui usai menghadiri sidang perkara dugaan korupsi fee 30 persen dengan agenda pemeriksaan saksi, Selasa 19 Mei 2020.

Dalam sidang perkara ini juga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya telah menghadirkan 5 orang legislator Kota Makassar untuk didengar kesaksiannya. Meski belakangan Majelis Hakim menunda sidangnya dengan alasan malam telah larut.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Hamri Haiya bersalah telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1), jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (Anca

loading...

Komentar