oleh

Rencana Kebijakan Pemerintah Terkait New Normal, Ini Kata Ketua DPC PKB Maros

MAROS, INIKATA.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maros meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Maros memperhatikan pendidikan pondok pesantren ditengah rencana kebijakan pemerintah pusat terkait new normal.

Ketua PKB Maros, Havid S Fasha mengatakan, jika kebijakan new normal mulai diterapkan untuk semua bidang kehidupan masyarakat, maka pondok pesantren di Kabupaten Maros juga akan terkena dampak kebijakan tersebut. 

“Jika kebijakan new normal ini diterapkan secara nasional, maka pemerintah daerah dalam hal ini pemkab Maros juga harus memberi perhatian khusus terhadap sarana yang dibutuhkan pondok pesantren, dan anggaran untuk itu harus dialokasikan di APBD Maros, kata Havid sesuai rilisnya, Kamis (28/5).

Havid menjelaskan, alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, diantaranya meliputi pusat kesehatan pesantren (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis.

Ia menambahkan, kelengkapan sarana mandi cuci kakus (MCK) yang memenuhi standar protokol Covid-19, westafel portable dan penyemprotan disinfektan, alat perlindungan diri (APD), alat rapid test, hand sanitizer, dan masker, semua itu harus disiapkan.

“Termasuk ebutuhan penambahan ruangan untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing,” tandasnya.

Hal lain yang terpenting adalah sarana belajar, sarana kesehatan dan pemenuhan ketahanan pangan selama new normal covid-19 berlangsung.

Havid berharap pemkab Maros juga harus memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kiai dan santri sebagai penanda dimulai kegiatan belajar di pesantren.

Selain itu, pemda juga perlu memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari dalam rangka mengikuti proses isolasi mandiri.

“Pemerintah juga harus menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) atau prosedur tetap (Protap) beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknisnya (Juknis) dalam bentuk buku saku dan sebagainya, tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal,” ujarnya. (sir)

Komentar

Topik Terkait