oleh

Beraroma Korupsi, Dinsos Makassar Malah Minta Tambahan Bantuan Sembako Rp 10 M

MAKASSAR, INIKATA.com – Polda Sulsel melalui Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) sedang mengusut kasus dugaan mark up dan penyelewengan pengadaan paket sembako di Kota Makassar.

Namun, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar kembali meminta tambahan anggaran Rp10 miliar untuk pengadaan paket sembako.

Hal tersebut diusulkan Sekretaris Dinsos, Asvira Anwar Kuba, saat menghadiri undangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar pada rapat anggaran parsial kedua, penanganan dampak Covid-19, Jumat (29/5/2020).

Koordinator Banggar, Adi Rasyid Ali, menyampaikan Dinas Sosial Makassar pada parsial pertama telah diberi anggaran sebanyak Rp 52 miliar yang dialokasikan untuk dua tahap, Rp 42 milliar lebih tahap pertama dan Rp 9 miliar lebih pada tahap kedua.

“Sebagian anggaran itu digunakan untuk pengadaan 60 ribu paket sembako dengan nilai anggaran Rp 24 miliar lebih,” jelas ARA.

Pada parsial kedua ini, Dinsos kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp10 miliar. Sayangnya, usulan tersebut tidak direspons positif para legislator anggota Banggar.

Menurut ARA, gelontoran anggaran untuk penanganan Covid-19 terbilang tidak sedikit bahkan lebih dari cukup. Namun, ia heran mengapa Dinsos kembali mengajukan tambahan anggaran, padahal kucuran anggaran pada parsial pertama saja belum habis.

“Anggaran terbuang habis terkait penanganan covid tetapi tidak ada kejelasan. Kita sudah adakan parsial kedua masih banyak anggaran yang belum terpakai termasuk Dinsos yang pengadaan beras pertama minta anggaran Rp 42 miliar, ini sekarang parsial kedua minta lagi Rp10 miliar,” papar ARA.

Politisi Partai Demokrat itu juga menilai penanganan Covid-19 pada parsial pertama masih kacau, termasuk pendisitribusian bantuan sembako ke warga yang terdampak.

“Sedangkan di parsial pertama tidak beres-beres, parsial kedua minta lagi. Ini kan kacau jadinya,” ungkap dia.

“Saya minta pemerintah kota hargai badan anggaran sebagai hak bujeting, jangan berlindung di balik UU Darurat Nasional lalu Banggar tidak dilibatkan dalam refocusing,” sambung ARA, kesal.(*)

loading...

Komentar