oleh

RDP Alot, Ini Kata Kuasa Hukum 5 Pedagang Pasar Barandari

MAROS, INIKATA.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan pengrusakan dan penyerobotan lima los di pasar Barandasi Kecamatan Lau Kabupaten Maros berujung alot.

Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Maros, Selasa (2/6) yang dipimpin anggota Komisi II DPRD Maros, Amri Yusuf menimbulkan perang urat syaraf dan belum menghasilkan solusi.

Selain itu, petugas penegak Perda (Satpol PP) yang dihadiri Kasatpol PP Maros ikutan ngotot, dimana mereka mengklaim langkah penyegelan dan pembersihan los yang ditempati lima pedagang dinilai telah sesuai aturan hukum yang diterapkan di Maros.

Anggota Komisi II DPRD Maros, Amri Yusuf mengatakan, RDP membahas terkait lima los yang bermasalah di Pasar Barandasi. Dari 94 los yang ada, hanya lima los yang bermasalah.

“Tidak keseluruhan yang bermasalah, hanya sepuluh pedagang di pasar yang baru direnovasi. Dan inilah yang kami fasilitasi bagaimana jalan keluarnya,” sebut Amri Yusuf.

Menyikapi adanya dugaan SKRD fiktif yang dimiliki para pedagang, Amri mengatakan pihaknya akan mengusut tuntas dari mana pedagang tersebut memperoleh surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Kopumdag) Maros tersebut.

“Apabila ditemukan adanya SKRD fiktif, maka kita kembalikan ke aturan yang berlaku. Kalau memang ada pedagang yang mempunyai SKRD namun tidak bisa terbit, kita anggap mereka itu bukan pedagang permanen dan masuk kategori pedagang darurat,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Amri, apabila mereka diduga menempati los yang bersengketa ini, maka secara aturan harus dikembalikan kepada pedagang permanen.

Sementara itu, Sekretaris Direktur Azmara Bersama Teman Advocate dan Legal Consultants Maros, Rauf Mappatunru mengaspresiasi kepekaan wakil rakyat yang mengabulkan permohonan RDP di rumah rakyat tersebut. 

“Kami apresiasi wakil rakyat yang mengabulkan rapat dengar pendapat. Namun, apabila dalam RDP yang akan dilangsungkan besok hasilnya tidak berpihak kepada klien kami, maka kami akan melanjutkan permasalahan ini ke ranah pidana,” jelas Rauf.

Kuasa hukum ke lima pedagang ini mengaku tidak merasa keberatan apabila sesuai aturan kliennya harus pindah.

Namun dalam permasalahan ini ia menduga telah terjadi permainan sehingga kelima kliennya merasa dirugikan.

Dirinya menduga ada permainan terkait masalah ini sehingga terjadi penyegelan, dimana pernyataan dari anggota dewan bahwa Satpol PP tidak diberikan kewenangan untuk menyegel. 

RDP yang diajukan kuasa hukum lima pedagang, Andi Asiz Maskur dan rekan ini akan dilanjutkan besok Rabu (3/6) dengan materi bagaimana Perbup itu diterapkan kemudian pembagian los berdasarkan Perbup tersebut. (sir)

Komentar

Topik Terkait