oleh

Soal Usulan Penghapusan Debat Publik, KPU Makassar: Maaf Kami Tidak Bisa

MAKASSAR, INIKATA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menegaskan tidak akan menghapus debat publik dalam tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar yang akan dihelat 9 Desember mendatang.

Pasalnya, debat publik tersebut diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 4 Tahun 2017. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Makassar, Endang sari saat ditemui di Hotel Arthama Makassar, Rabu (1/7) kemarin.

Menurutnya, debat publik tidak serta merta dihilangkan dalam tahapan Pilkada, sebab hal itu merupakan hal yang substansi dalam proses demokrasi dan masuk dalam PKPU.

“Jika debat publik dihilangkan, akan berdampak pada kualitas Pilwali Makassar. Debat publik itu diatur dalam PKPU. Jika dihilangkan hal-hal yang substansi, mohon maaf kami tidak bisa,” tegas Endang dihadapan awak media.

Alasan lain kenapa KPU Makassar tak ingin meniadakan debat publik, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi terkait calon dan visi misi calon.

“Di debat itu publik bisa mendengar visi dan misi kandidat, jika itu dihilangkan maka kami khawatir publik tidak dapat mendapatkan itu (informasi),” ujarnya.

Usulan penghapusan debat publik tersebut berawal dari penekanan anggaran dalam pelaksanaan Pilwali Makassar 2020. Pihak KPU Makassar mengaku telah melakukan empat kali asistensi kepada pemerintah kota Makassar.

“Debat publik seingat saya itu 200 juta satu kali debat dan kita ada tiga kali debat. Berarti 600 juta, dan hasil asistensinya itu di hilangkan, bukan dikurangi, ketika dikurangi mungkin kami bisa diskusikan,” ujarnya.

Meski demikian, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi meyakini bahwa pemerintah kota Makassar bakal mendukung KPU dan yakin debat publik tetap terlaksana.

“Tapi kami yakin bahwa ada dukungan anggaran dari pemkot, ini masih dalam tahap diskusi, kami masih ada waktu sampai 10 Juli,” ujar Farid.

Namun jika tidak ada kesepakatan maka KPU Makassar akan melaporkan secara berjenjang ke pusat agar dicari alternatif fiskalnya.

“Kalau tidak maka kita akan laporkan berjenjang, kami laporkan, kan kita tetap cari alternatif fiskalnya. Tugas kami adalah melaporkan secara berjenjang kalau misalnya sampai tanggal 10 belum ada kesepakatan, ini untuk mencari alternatif fiskalnya,” tutupnya. (Hendrik)

Komentar

Topik Terkait