oleh

Tambahan Anggaran Pilwali yang Diajukan KPU Makassar Disetujui Pemkot

MAKASSAR, INIKATA.com – Pemerintah Kota Makassar menyetujui penambahan anggaran pemilihan walikota dan wakil walikota yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan adendum oleh KPU Kota Makassar dan Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin di Kantor Walikota Makassar, Kamis (9/7).

“Penandatanganan adendu, tambahan anggaran 6,2 M yang diajukan KPU Makassar disetujui pemerintah Kota Makassar,” tandas Komisioner KPU Makassar, Endang Sari melalui pesan singkatnya.

Endang menjelaskan, penambahan yang totalnya 6,2 M tersebut diperuntukkan pada honor penyelenggara ad hoc dan juga alokasi penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Usulan Tambahan 6,2 M fokus untuk penyesuaian honor penyelenggara ad hoc sesuai standar SE Menteri Keuangan dan juga untuk alokasi penambahan TPS. Tapi karena ada covid 19 mak ada aturan terbaru bahwa TPS maksimal 500 pemilih,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Endang, awalnya pemetaan TPS maksimal 600 pemilih setiap TPS sehingga TPS yang awalnya 2,099 TPS bertamabha menjdi 2.390 TPS.

Selain itu, KPU Makassar juga akan tetap menggelar debat publik yang Debelumnya diusul untuk dihapus. Begitupun dengan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon tidak ada perubahan jumlah.

“Debat kandidat tetap ada, dan tidak berubah dari usulan kami sebelumnya. Bahan kampanye dan APK juga tidak berubah,” katanya.

Sementara untuk APD para penyelenggara kata Endang diturunkan langsing dari pusat. “Anggaran APD untuk penyelenggara disiapkan APBN, diturunkan langsung dari pusat,” tutupnya. (Hendrik)

Komentar

Topik Terkait