oleh

Tolak Pansus, Ratusan Kepala Desa Duduki Kantor DPRD Bulukumba

BULUKUMBA, INIKATA.com – Panitia Khusus (Pansus) BLT dan penanganan Covid-19 yang di bentuk DPRD dapat penolakan 109 kades yang ada di Bulukumba.

Penolakan tersebut di warnai dengan aksi mendatangi gedung DPRD. Para kades telihat kompak dengan menggunakan baju seragam dinas kepala Desa.

Sempat mendapat penolakan masuk di ruangan Paripurna oleh Pegawai DPRD, hingga adu mulutpun sempat terjadi,  Namun akhirnya para kades di terimah oleh ketua DPRD.

Di ruangan Paripurna terjadi perdebatan panjang Antara kades dan para anggota DPRD. Salah satu Kades Bontonyeleng A.Baso Mauragawali yang mempertanyakan, urgensi dan muara pansus di bentuk.

Menurutnya, DPRD Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa Seharusnya melindungi para kades, Bukan melecehkan dengan membentuk Pansus.

“DPRD itu harus paham Tatib Pansus sebelum membentuk, Sebab pansus itu di bentuk harus ada kejadian yang luar biasa, sebeb di dalamnya ada justis, padahal di bulukumba ini BLT dan Covid tidak ada riak dan gejolak besar terjadi, kalau memang DPRD mengaku ada aspirasi dari bawah, itu aspirasi warga yang mana??,” tanyanya.

Iapun menjelaskan, terkait alasan DPRD bentuk pansus karna ingin mencocokkan data penerima dan tepat sasaran, kenapa ingin susah bentuk pansus, Sedangkan semua desa telah menyetor data nama nama penerima, berbetuk Sof Copy dan PDF di Dinas Terkait. Itu aja dilihat kalau cuman ingin sinkronkan data.

Bahkan ia menegaskan, Pansus itu kebijakan politik yang di ambil, dimana ada kesimpulan yang akan di rekomendasikan dan ada sasaran.

Jadi salah alasan DPRD kalau cuman pengawasan artinya secara tidak langsung  DPRD menjustis kepala desa menyelewengkan dana BLT yang Tidak memiliki landasan,” cetusnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Bulukumba, H.Rijal Memperjelas jika pansus ini bukan menjustis Kades melakukan kesalahan, namun lebih kepada melindungi dan mencocokkan data penerima agar kades tidak melakukan kesalahan yang bisa berurusan dengan hukum.

“Kami bentuk pansus untuk mencocokkan data, Setelah sinkron, nanti pihak kejari dan kepolisian tidak perlu lagi meminta data kepada kades, tinggal meminta kepada Pansus dan setelah itu kami serahkan rekomendasi kepada pak bupati,” tuturnya. (Dirman)

Komentar

Topik Terkait