oleh

DPRD Jeneponto Sahkan Ranperda LKPJ APBD 2019 Jadi Perda

JENEPONTO, INIKATA.com – Rapat Paripurna DPRD Jeneponto tentang Pengesahan LKPJ pelaksaan APBD Tahun aggaran 2019 menjadi peraturan daerah berlangsung di ruang utama gedung DPRD Jeneponto Jalan Pahlawan No. 4, Kel. Empoang Kota, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Senin (3/8/2020).

Paripurna tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin, dari fraksi Golkar tepat jam 10.00 wita sesuai dengan undangan yang beredar namun diskrosing  30 menit kedepan sampai rapat memenuhi kuorum. 

Paripurna LKPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dihadiri oleh 28 anggota DPRD Jeneponto sesuai daftar hadir yang ada. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Wakil bupati Paris Yasir, unsur pimpinan Forkopimda, Sekda Syafruddin Nurdin, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para pimpinan OPD, Camat, Lurah, Desa, dan tokoh masyarakat.

Sebelumnya lebih awal di bacakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jeneponto dan pihak eksekutif dibacakan oleh Wakil Ketua Imam Taufiq dari fraksi PPP.

Setelah pembacaan hasil pembahasan badan anggaran Wakil ketua selaku pimpinan sidang menawarkan kepada forum paripurna apakah Ranperda LKPJ pelaksanaan APBD 2019 dapat disetujui menjadi peraturan daerah dan seluruh anggota DPRD menyetujui serta pimpinan langsung ketuk palu. 

Bupati jeneponto Iksan iskadar menyampaikan, terkait dengan temuan LHP BPK perwakilan makassar setelah diterimanya temuan tersebut pertengahan Juni 2020.

“Tim tindak lanjut inspektorat telah melakukan pemutakhiran data pemantauan tindak lanjut bersama BPK karena batas waktu 60 hari untuk penyelesaian tindak lanjut sampai pada batas 9 agustus 2020,” terang Iksan. (Kahar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait