oleh

Bawaslu Ingatkan Anggota DPRD Lutim Terlibat Kampanye Kantongi Izin Cuti

MALILI, INIKATA.com – Badan Pegawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Luwu Timur mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati dan anggota DPRD yang terlibat dalam kampanye kepala daerah harus mengantongi izin cuti terlebih dahulu.

Wali Kota Dani Fatma

Hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kampanye dan untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye pemilihan kepala daerah kabupaten Luwu Timur.

Koordinator Divisi Pengawasan & Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Luwu Timur, Sukmawati Suaib mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, Pasal 63 ayat 1.

“Dijelaskan, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota Anggota DPR/DPRD, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Sukmawati, Rabu (30/9/2020).

Ia menjelaskan bahwa, surat izin kampanye tersebut disampaikan kepada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye dan mekanisme permohonan izin untuk Bupati diajukan ke Gubernur.

Sedangkan untuk Anggota DPRD, tambah Sukmawati diajukan ke pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi, selanjutnya setelah mengajukan surat permohonan izin, maka Gubernur dan pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi mengeluarkan surat keterangan persetujuan izin mengikuti kampanye kepada yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, sambung Sukmawati saat melakukan kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan diwilayah lain.

“Faslitas negara yang dimaksud berupa sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan dan sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya,” jelasnya. (Asril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait