oleh

Ingin Jadi Anggota KPPS di Pilwali Makassar? Ini Syarat yang Harus Dilengkapi

MAKASSAR, INIKATA.com – Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar resmi dimulai sejak Kamis (1/10) lalu.

Komisioner KPU Makassar, Endang Sari menuturkan, pada pemilihan kali ini KPU Makassar membutuhkan 16.730 KPPS untuk 2.390 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Dibutuhkan 16.730 KPPS untuk 2.390 Tempat Pemungutan Suara (TPS),” tutur Endang Sari saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (7/10) siang.

Endang pun membeberkan Untuk syarat calon anggota KPPS seperti:

1. Warga negara Indonesia,
2. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun,
3. Setia pada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang dasar 45, NKRI, bhineka tunggal ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945,
4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil,
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,
6. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS,
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat,
9. Tidak pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap karenan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih,
10. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/kota atau dewan kehormatan penyelenggara pemilu,
11. Belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS,
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu,
13. Tidak mempunyai penyakit penyerta.

Berikut kelengkapan dokumen calon anggota KPPS:

1. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK,
2. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK,
3. SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945,
4. PERNYATAAN INTEGRITAS, PRIBADI YANG KUAT, JUJUR DAN ADIL,
5. SURAT PERNYATAAN BAGI YANG TIDAK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK; ATAU SURAT KETERANGAN DARI PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN BAGI CALON YANG PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN TIDAK LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK,
6. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI RT/RW ATAU SEBUTAN LAIN BAGI CALON YANG ALAMAT DOMISILINYA BERBEDA DENGAN ALAMAT YANG TERTERA DALAM FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.
7. SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI PUSKESMAS ATAU RUMAH SAKIT, DAN SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
8. FOTOKOPI IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT ATAU IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISASI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ATAU SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL YANG MENYATAKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN SEDANG MENJALANI PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT.
9. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH,
10. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERIKAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP OLEH KPU KABUPATEN/KOTA ATAU DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU APABILA PERNAH MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMILU ATAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA,
11. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT 2 (DUA) KALI DALAM JABATAN YANG SAMA SEBAGAI ANGGOTA KPPS,
12. SURAT PERNYATAAN TIDAK BERADA DALAM IKATAN PERKAWINAN DENGAN SESAMA PENYELENGGARA PEMILU,
13. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI PENYAKIT PENYERTA (KOMORBIDITAS)

(Hendrik)

Komentar

Topik Terkait