oleh

Aktivis Antikorupsi Desak Kejari Serius Usut Kasus Sewa Lapak Kios Kanrerong

 

MAKASSAR,  INIKATA.com – Beberapa penggiat Anti Korupsi di Sulawesi Selatan ikut berkomentar dan desak Kejaksaan Negeri Makassar seret semua pihak yang terlibat dalam Komersialisasi Kios Kanrerong Karebosi Makassar. 

Salah satunya datang dari Pusat Kajian Advokat Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel yang mendukung upaya Kejaksaan Negeri Makassar menyelidiki adanya aroma pungli dalam pengelolaan sejumlah lapak di Kawasan Kanre Rong, Makassar.

“Pada dasarnya kami sangat dukung apa yang dilakukan Kejari Makassar dalam mengusut pelaku – pelaku Kejahatan apalagi Kasus Kanrerong Karebosi ini, Kejari harus serius dalam mengusut ini,” kata Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma dimintai tanggapannya via telepon, Selasa (20/10/2020).

Secara kelembagaan, PUKAT Sulsel berjanji akan terus mengawal penanganan kasus dugaan pungli Kanre Rong ini hingga menemui kepastian hukum alias bisa berakhir sampai Pengadilan dan tidak tebang pilih dalam penetapan tersangkanya nantinya.

“Kita harap juga teman-teman pegiat anti korupsi lainnya tetap semangat dalam mengawal kasus ini hingga tuntas dan menyeret semua yang terlibat dalam komersialisasi lapak gratis Kanre Rong ini,” terang adik kandung mantan Waka Bareskrim Mabes Polri, Irjen Pol Purn. Syahrul Mamma itu.

Sebelumnya, Adriansyah Akbar selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar mengatakan pihaknya sedikit lambat dalam proses perampungan penyelidikan kasus dugaan pungli Kanre Rong tersebut, dikarenakan masih ada beberapa saksi yang telah dipanggil namun tak datang. Total saksi yang telah diambil keterangannya dalam penyelidikan kasus tersebut diperkirakan sudah berjumlah 60 orang.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan rampungkan dan segera limpahkan ke bidang pidana khusus (pidsus). Semoga pekan ini kita berikan ke pidsus proses selanjutnya,” kata Adriansyah via telepon, Senin (19/10/2020).

Ia berharap masyarakat bersabar dan mengawal penanganan kasus dugaan pungli Kanre Rong agar bisa tuntas secara utuh dan berlabuh hingga ke peradilan.

“Kita sejak awal serius tangani kasus ini dan tentunya diharapkan dukungan dari masyarakat juga,” ujar Adriansyah.

Lebih jauh ia membeberkan hasil penyelidikan, dimana tim menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga melibatkan oknum UPTD Pengelolaan Kanre Rong yang dibawahi oleh Dinas Koperasi UKM Makassar. 

“Kita temukan ada beberapa yang seharusnya tidak terjadi dalam aturan hukum dan itu tidak boleh terjadi seperti itu,” beber Ardiansyah

Sebelumnya pula, Kepala UPTD kawasan Kuliner Kanre Rong Karebosi, Muhammad Said berdalih tidak pernah melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk sewa menyewa lapak terhadap  pedagang kaki lima (PK 5). 

Dia mengaku sejak ditetapkan sebagai pengelola Kanre Rong  di tahun 2018, dirinya hanya berusaha mengembangkan kawasan Kuliner tersebut dengan menarik pengunjung. 

Tetapi berjalannya waktu, pedagang kaki lima yang direlokasi dari pinggir jalan ke Kanre Rong memilih untuk menyewakan lapak kepada orang lain. Said bilang, mereka tidak memiliki biaya untuk dijadikan modal, sehingga memilih menyewakan lapak. 

Said bercerita, bahwa ramainya lapak yang ditempati PKL di Kanre Rong tidak semudah dengan kondisi sekarang ini. 

“Kita bayangkan untuk mencapai Keberhasilan tersebut, berbagai karakter PKL yang harus kita maklumi satu persatu, salah sedikit saja kami sebagai pengelola nyawa taruhannya, lalu kemudian setelah adanya tanda-tanda keberhasilan atas pengelolaan Kanre Rong ini, saya secara pribadi diserang oleh orang-orang yang  tidak memahami bagaimana perjuangan untuk dapat dipercaya oleh PKL yang direlokasi ke kare Rong agarq mau menempati lapak  waktu itu,” katanya saat ditemui, Ahad (18/10/2020).

Untuk memahami PKL yang direlokasi, ujar Said, berbeda dengan situasi program lainnya, karena  tidak sedikit cobaan yang  diterima dari tuntutan PKL. 

“Apalagi PKL tahap pertama yang memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) di Kanre Rong sama sekali  tidak menghiraukan aturan main pengelola sesuai Regulasi yang ada, ” bebernya. 

“Namun demikian segala yang menjadi konsekuensi tugas kami sebagai pengelola harus mampu mengakomodir  kepentingan-kepentingan PKL itu sendiri  yang mau tidak mau, harus terakomodir dengan baik, ” tandas Said. 

Dia menceritakan, pada awal terbangunnya lapak Kanre Rong,  dua tahun lalu  hampir tidak ada masyarakat atau PKL  mau  menempati lapak tersebut. Tapi pada akhirnya ada beberapa PKL yang mencoba berdagang, satu persatu pedagang kaki lima  sudah menempati. 

“Saat itu banyak yang mundur karena kurangnya pengunjung untuk berbelanja, dan  akhirnya kebangkrutan PKL Kanre Rong  satu persatu berjatuhan, sedangkan TDU-nya waktu itu masih berjalan,” urainya. 

Namun karena TDU masih aktif, pengelola tetap berharap  agar pedagang yang  berhenti tetap berupaya untuk kembali berjualan di Kanre Rong. 

Karena  waktu pertama kali dibentuknya lapak Kanre Rong saat itu, utamanya PKL yang direlokasi sebagian besar berdagang di beberapa badan jalan di kota makassar sangat mengganggu lalu lintas. 

Di mana saat  direlokasi ke Kanre Rong, sebut Said, para PKL tidak semua merupakan pedagang makanan. Padahal di Kanre Rong  prioritas  adalah PKL makanan dan minuman, jadi otomatis ketika PKL yang tadinya memiliki usaha  tempel ban, setelah di relokasi ke Kanre Rong,  mereka beralih 100 persen ke jajanan makanan. 

“Dari peralihan usaha ini, PKL waktu itu, dimana hampir setiap bahan makanan yang tersimpan, terkadang busuk dengan sendirinya karena sedikitnya para pengunjung, dan bahkan banyak yang gulung tikar akibat situasi yang tidak menguntungkan waktu itu, sedangkan pada sisi lain, pemilik lapak yang telah terdaftar, masa penguasaannya hanya sebatas dua tahun, selanjutnya harus bermohon kembali kepada pemerintah kota makassar melalui UPTD, ” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Muhammad Said mengklaim, bahwa pengelola Kanre Rong karebosi, sangat banyak kebijakan-kebijakan yang  dirasakan oleh PK 5. Tetapi, sejumlah PKL yang tidak sanggup lagi, kata Said,   mereka sempat menyewakan lapaknya kepada pedagang lain. 

“Dan jujur, saya memang ketahui hal itu terjadi, namun harus pula kita sadari secara kemanusiaan, kebijakan itu penting untuk diambil, agar semua lapak yang ada dapat beroperasi sebagaimana mestinya, untuk menumbuhkan usaha Kreatif PKL dan sekaligus mendukung pada sektor Pariwisata salah satu program unggulan Pemerintah kota Makassar,” imbuhnya. (Anca

Komentar