oleh

Said Iqbal Tantang PKS dan Demokrat Usulkan Legislative Review UU Cipta Kerja

INIKATA.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa mengambil inisiatif legislative review.

Hal itu dilakukan untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu telah disahkan oleh DPR.

“Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif, kami berharap untuk melakukan legislative review,” ujar Said dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).

Said menambahkan, Fraksi Partai Demokrat dan PKS sudah terang-terangan menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga tidak ada masalah jika melakukan legislative review.

“PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan berlindung di balik aksi-aksi massa,” katanya.

Lebih lanjut Said berujar, dengan adanya legislative review tersebut, maka UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut bisa dibatalkan. Hal ini merujuk dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

“Jangan tunggu jatuh korban. ‎DPR jangan buang badan khususnya dua fraksi (PKS dan Demokrat-Red) yang menolak keras Omnibus Law UU Cipta Kerja,” ungkapnya.

Jika permintaan legislative review tersebut tidak digubris. Maka elemen buruh akan mengepung gedung DPR untuk turun ke jalan melakukan aksi ujuk rasa pada saat anggota dewan melakukan pembukaan rapat paripurna di awal November 2020.

“Oleh karena itu DPR harus mengambol sikap untuk melakukan legislative review tersebut. Jadi cabut UU Omnibus Law,” tuturnya.

Sebe‎lumya Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan sudah berkirim surat ke sembilan fraksi yang ada di DPR. Pengiriman surat tersebut supaya DPR bisa melakukan legislative review untuk ‎membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.

“Sudah kami kirimkan surat terbuka kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan MPR RI, PImpinan DPD RI. Isi surat itu meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melalukan legislative review,” ujar Said dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).

Said mengatakan dengan adanya legislatif review tersebut maka tidak perlu repot-repot mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahakamah Konstitusi (MK).

Said mengatakan, dengan adanya legislative review DPR RI sesuai peraturan yang berlaku dapat juga membatalkan UU yang sudah disahkan. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945 serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

‎Dengan adanya legislative review tersebut semoga para anggota dewan bisa mendegarkan suara rakyat yang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

‎Adapun, legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke DPR dan tentunya pemerintah.

Diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.

Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. (**)

Komentar