oleh

ICW Laporkan Ketua KPK dan Karyoto ke Dewas, Ini Masalahnya

INIKATA.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Karyoto ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

“Latar belakang pelaporan berkaitan dengan kasus OTT UNJ beberapa waktu lalu,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (26/10).

Menurut Kurnia, laporan terhadap Firli dan Karyoto berdasarkan petikan putusan pelanggaran etik terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Aprizal beberapa waktu lalu. Aprizal telah dijatuhi sanksi etik ringan oleh Dewas KPK terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

“Berdasarkan petikan putusan APZ (Aprizal), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya. ICW mencatat setidaknya terdapat empat dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi,” ujar Kurnia.

Pertama, menurut ICW, Firli bersikukuh mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, menurut ICW, Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah tim pengaduan masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

“Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut,” cetus Kurnia.

Kedua, sambung Kurnia, Firli menyebutkan dalam pendampingan yang dilakukan tim Dumas KPK terhadap Itjen Kemendikbud telah ditemukan tindak pidananya. Padahal Firli diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

“Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK,” beber Kurnia.

Ketiga, Kurnia memandang, tindakan Firli dan Karyoto saat menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK.

“Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK,” ungkap Kurnia.

Keempat, lanjut Kurnia, tindakan Firli Bahuri mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau pun mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya.

“Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial,” tegasnya.

Oleh karena itu, ICW mendesak agar Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Karyoto. Diduga, kedua pejabat lembaga antirasuah melanggar kode etik.

“Tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi,” pungkas Kurnia.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris mengaku belum memonitor laporan dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan ICW terhadap Firli Bahuri dan Karyoto. “Sejauh ini belum ada laporan,” cetus Haris.

Kendati demikian, Firli Bahuri dan Karyoto belum juga merespon konfirmasi JawaPos.com terkait pelaporan yang dilayangkan ICW kepada Dewan Pengawas terkait dugaan pelanggaran etik terhadap keduanya. (**)

Komentar