oleh

Permohonan Soal Rangkap Jabatan Wakil Menteri Ditolak MK

INIKATA.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review (JR) untuk pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Majelis hakim konstitusi menilai upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme terhadap adanya rangkap jabatan Wakil Menteri menjadi sia-sia. Adapun Pemohon uji materi adalah Viktor Santoso Tandiasa, seorang advokat.

Mahkamah menyebut, kerugian konstitusional Pemohon tidak secara spesifik dan aktual ataupun setidak-tidaknya berpotensi karena berlakunya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Senin (26/10).

Hakim konstitusi pun memandang pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Constitutional Lawyer, pegiat/aktivis, dan influencer tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan UU 39/2008. Khususnya terhadap aturan yang dimohonkan pengujiannya.

“Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” cetus Anwar Usman.

Dalam permohonannya, Viktor Santoso Tandiasa menggugat Pasal 23 UU Kementerian Negara yang berisi tentang larangan menteri untuk rangkap jabatan. Dia meminta agar MK menyatakan pasal tersebut juga berlaku untuk wakil menteri.

Adapun Pasal 23 UU Kementerian Negara melarang menteri rangkap jabatan diantaranya, sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN maupun APBD. (**)

Komentar