oleh

Daftar Penerima BLT UMKM Bulukumba Disoroti, Ini Penjelasan Dinas Koperasi dan UMKM

BULUKUMBA, INIKATA.com – Bantuan Langsung Tunai (BLT) usaha mikro kecil Menengah(UMKM) terkhusus di Kabupaten Bulukumba tuai sorotan. Pasalnya banyak pelaku usaha yang mendafatar merasa kecewa dengan daffar penerima.

Hal itu lantaran penerima yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bahkan sudah menerima bantuan UMKM, namun tiba tiba namanya tak lagi muncul sebagai penerima Bantuan banpres UKM sebesar Rp 2,4 juta.

Padahal diketahui para peserta yang sebelumnya menerima 500 ribu, seharusnya datanya terdaftar secara otomatis. Tidak perlu melakukan pendaftaran ulang.

Nurlina warga kecamatan Gantarang, Bulukumba, mengatakan dirinya tak lagi menerima bantuan UMKM Rp 2,4 juta atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) padahal sebelumnya terdaftar sebagai penerima, bahkan telah mendapatkan bantuan UMK 500 Ribu.

“Tidak dapat ma saya ini bantuan Banpres Produktof Rp 2,4 juta, dahulu dapatka, sayapun terdaftar sebagai penerima bantuan UMKM setelah melalui survei, sekarang orang tidak di survei mi langsung menerima,” ctusnya.

Dia pun kecewa dengan pihak yang berwenang yang menangani bantuan tersebut. Sebab menurutnya, tak ada penyampaian yang jelas apa masalah sehingga namanya tak lagi terdaftar sebagai penerima.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muh.Taufit yang dikonfirmasi mengaku telah menerima banyak keluhan terkait permasalahan peserta yang sebelumnya terdaftar dan tidak lagi muncul datanya sebagai penerima.

“Kami sudah menerima banyak keluhan warga soal penerima terdaftar Sebelumnya dan tidak lagi muncul namanya sebagai penerima bantuan UMKM Rp 2,4 juta,” ujarnya.

Atas permasalahan itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas UMK Provinsi.

“Namun belum ada kepastian jawaban, apa yang menjadi permasalahn sehingga peserta penerima sebelumnya tidak terdaftar lagi,” jelasnya.

Diapun berencana akan mengirim atau mengusul ulang nama- nama peserta BLT UMKM, yang sebelumnya menerima lalu tidak menerima kembali.

Perlu diketahu warga, lanjutnya, yang mengusulkan bantuan Banpres UMKM Rp 2,4 juta bukan hanya Dinas Koperasi, tetapi ada 5 Lembaga, Seperti Bank, Koperasi, PNM (Permodalan), Pegadaian dan kementerian koperasi langsung.

“Perlu dipahami juga masyarakat, bahwa yang menangani atau yang mengusulkan bantuan langsung tunai UKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro Rp 2,4 juta itu adalah 5 lembaga, jadi kami tidak tahu lembaga yang mana datanya diterima. Yang jelas semua data di validasi kementerian Koperasi, namun hal tersebut akan kembali dia kordinasikan kemenkop,” akunya.

Ditanya soal banyak pertanyaan warga, terkait ada potongan dan biaya administrasi sebesar 60 ribu di Bank, hal tersebut tidak di ketahuinya.

“Kalau soal potongan di Bank kami tidak tahu, itu wewenang bank, yang jelas sesuai aturan Penerima itu menerima Rp 2,4 juta,” jelasnya.

Menurut dia, mungkin potongan itu buat saldo direkening, di mana nantinya warga yang telah menerima bantuan BPUM akan di tawari kembali pihak Bank untuk bantuan KUR bagi warga yang masih butuh bantuan usahanya.

Pihak Bank yang coba dikonfirmasi terkait potongan tersebut, belum menjawab pertanyaan yang diajukan.

Untuk diketahui, Taufit menjelaskan, peserta Penerima Bantuan langsung tunai (BLT) Banpres Produktif usaha mikro (BPUM) adapun persyaratannya adalah:

  1. Pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable) dan tidak memiliki tabungan KUR sebesar Rp 2000.000 .
  2. Pelaku usaha merupakan WNI, mempunyai nomor induk kependudukan (NIK).
  3. Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul.
  4. Bukan anggota aparat sipil negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD. (Dirman)

Komentar