oleh

Kasus Bansos Covid-19 Makassar Naik Tahap Penyidikan, Tersangka Segera Diumumkan

MAKASSAR, INIKATA.com – Kasus Bantuan Sosial Corona Virus (Covid 19) untuk warga Makassar sebanyak 60.000 dikabarkan segera menuai tersangka. Pasalnya, kasus yang sejak awal ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel tersebut telah resmi naik status penyidikan.

“Sudah naik sidik, Rabu kemarin kita sudah gelarkan untuk naik sidik,” ucap, Kasubdit 3 Tipikor Polda Sulsel, Kompol Rosyid Hartanto saat dihubungi via telepone, Jumat (30/10/2020).

Lebih lanjut, Rosyid mengatakan pasca dinaikkan proses penyidikan pihaknya pun mengaku tak lama lagi kasus tersebut akan menuai tersangka.

“Hasil auditnya masih menunggu dari BPKP kalau sudah keluar SK berapa kerugian baru kita sampaikan, pemeriksaanya terus berproses,” sebutnya.

Sementara, Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri mengakui bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut pasca dinaikkan keproses penyidikan.

“Insyaallah, tolong doa dan suportnya,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma mendesak Direkotrat Kriminal Khusus Polda Sulsel tak lama-lama menyelidiki kasus yang dianggap luar biasa tersebut.

“Ini kasus sudah lama, ada apa sampai saat ini Polda Sulsel belum bisa bersikap, kami menilai Polda hanya panas-panas diawal saja,” katanya.

lebih lanjut, Farid menjelaskan Kejahatan Korupsi Bantuan Sosila merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat fatal apalagi dilakukan ditengah bencana Covid 19, sepatutnya Polisi serius dalam menyelesaikan kasus tersebut.

“ini masuk kejahatan yang luar biasa apabila terbukti karna dilakukan saat bencana corona virus, olehnya Polisi harus serius dalam menuntaskan kasus ini jangan hanya sekedar panas diawal saja,” jelasnya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Uki Paulus Makassar dan sekaligus Dosen Fakultas Hukum Uki Paulus Makassar, Jermias T.U Rarsina mengatakan dalam memulihkan kesehatan masyarakat pembelian sembako harusnya mengikuti sistem akuntansi mekanisme perhitungan harga, mutu barang dan jumlahnya harus diperhitungkan sesuai kebutuhan penyalurannya.

Menurutnya, hal itu guna menghindari adanya persengkokolan jahat (kolusi) untuk memainkan harga guna dapatkan keuntungan dan merugikan negara.

“harusnya Penanganan anggaran Bantuan sosial pada Dinas Sosial Makassar tidak serampangan begitu saja, sekalipun itu untuk memulihkan kesehatan warga masyarakat, Namun tidak serampangan (sembrono) begitu saja dalam penyaluran dan pemberian bantuan sosial serta pengelolaan anggaran negara,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Kata dia, Dalam menangani pengelolaan keuangan negara, Dinas sosial Makassar harus merunut pada prinsip tata kelolah keuangan negara, yaitu asas akutansi.

“Jangan menstigmanisasi bahwa karena keadaan luar bisa, maka tidak berlaku prinsip tata kelolah keuangan negara dalam pemerintahan yang baik (Good Govermance), Itu tafsiran hukum yang keliru, Selain prinsip akuntasi (perhitungan keuangan), juga masih diperkuat dengan prinsip prinsip lainnya, yaitu harus transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan,” tuturnya.

Olehnya itu, dirinya meminta pihak Polda Sulsel yang sedang mengusut hal tersebut dapat melakukan penyelidikan mengenai sistem akutansi dan menajemen perbelanjaan yang dilakukan Dinas Sosial makassar mengenai belanja paket bantuan sosial.

“Saya berharap, polisi atau jaksa yang berwenangan menangani kejahatan korupsi, dapat melakukan penyelidikan mengenai sistem akutansi dan menajemen perbelanjaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial makassar mengenai belanja paket bantuan sosial,” jelasnya.

Terkait dugaan penyimpangan pengelolaan
harga belanja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, aparat hukum wajib hukumnya meminta pertanggungjawaban hukum dari Unsur Pimpinan Dinas Sosial Kota Makassar.

“jika benar terjadi penyimpangan harga belanja, maka wajib hukumnya terlebih dahulu unsur pimpinan dinas sosial diminta pertanggung jawaban pidananya , lalu kemudian kepada pihak bawahan terkait lain dalam bentuk ajaran delneming (penyertaan) dan/atau pembantuan dan Ditegaskan lagi bahwa oleh karena situasi atau keadaan yang luar biasa, maka aspek hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab unsur pimpinan, dan jika tidak ada kesalahan (schuld) maka dapat dibebaskan tanggung jawab pidananya,” bebernya.

Tegasnya lagi, keadaan luar biasa seperti saat ini berpotensi dimanfaatkan untuk timbul kejahatan, yang dari sisi ilmu criminologi kejahatan yang timbul karena ada kesempatan yang berhubungan dengan situasi atau keadaan luar biasa (mengguncang masyarakat), sehingga membuat luput (kurang atau sama sekali tidak ada) perhatian dari publik.

“kejahatan semacam inilah yang disebut sebagai kejahatan berkualifikasi sebagai tindak pidana pemberatan, dan UU pemberantasan tindak pidana korupsi telah meregulasinya untuk dapat diterapkan kepada pelaku dugaan tindak pidana korupsi,” tutupnya.

Dalam penyelidikan kasus tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar disebut telah dipanggil penyidik Polda Sulsel. (Anca)

Komentar