oleh

Pemberhentian Perangkat Desa Diduga Maladminstrasi, 11 Kades di Jeneponto Terancam Kena Sanksi

JENEPONTO, INIKATA.com – Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman Sulsel, Fajar Sidiq mengungkapkan agenda kedatangannya di Jeneponto terkait penyerahan hasil pemeriksaan laporan Ombudsman.

Hasil pemeriksaan itu kata dia, tentang dugaan mal administrasi terkait pemberhentian perangkat desa di 11 desa di Kabupaten Jeneponto tahun 2020.

“Dari keseluruhan perangkat desa yang dirugikan mayoritas terbukti mal administrasi dalam hal ini penyimpanan prosedur terkait pemberhentiannya,”
ungkap Fajar Sidiq, usai menyerahkan LHP ke kepala desa disaksikan Sekda Syafruddin Nurdin, Kamis (19/11/2020).

“Terkait sanksi bagi 11 kepala desa, Ombudsman itu memastikan jika ada temuan mal administrasi maka dilakukan tindakan perbaikan atau tindakan korektif,” imbuhnya.

Dia menerangkan, jika dalam waktu 30 hari tindakan korektif tidak dijalankan maka ditingkatkan ke tahap rekomendasi.

“Jika rekomendasi tidak dijalankan maka akan ada sanksinya berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” katanya.

“Sanksinya bagi kepala desa, jika tidak dijalankan rekomendasi Ombudsman maka melepas jabatannya. Jadi dia harus berhenti sementara dari jabatannya baru dilakukan pembinaan.  Tidak berhenti selamanya tapi istilahnya dia dibina di sekolahkan begitu,” kata Fajar.

Menurutnya, selama ini memang kepala desa mengakui bahwa itu sebuah kesalahan mal administrasi. Tuturnya, walaupun kepala desa punya kewenangan untuk memberhentikan tapi itu harus sesuai mekanisme yang ada. 

“Temuan Ombudsman adalah prosedur dalam pemberhentian itu tidak dijalankan. Ombudsman turun berdasarkan laporan masyarakat dalam hal ini perangkat desa yang dirugikan,” tutupnya. (Kahar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait