oleh

Rangga Konsultasi Publik Ranperda Bantuan Hukum di Takalar

TAKALAR, INIKATA.com – Anggota DPRD SulSel dari fraksi partai golongan karya (Golkar) melaksanakan konsultasi publik rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Agenda kerja tersebut selain dihadiri sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Takalar seperti Wahyu Eka Putra, H Muchtar Maluddin dan DR H Nawir Rachman, hadir pula sejumlah Tokoh masyarakat jajaran pengurus partai Golkar Takalar dan salah satu kepala desa termuda dikabupaten Takalar, yakni, Ahmad Sabang kepala desa Pangnyangkalang.

Wali Kota Dani Fatma

Fahruddin Rangga, dalam kesempatan tersebut mengatakan agenda kerja konsultasi publik ranperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Selain itu, menurut FR yang tak lain adalah pimpinan banggar DPRD SulSel menambahkan pelaksanaan konsultasi publik tentang ranperda bantuan hukum merupakan uji coba dari DPRD Sul Sal.untuk menampung aspirasi masyarakat terkait proses bantuan hukum.

“Dengan adanya perda bantuan hukum.ini, selain untuk menjamin pemenuhan hak untuk menndapatkan akses keadilan, perda ini juga penting diketahui guna mewujudkan hak konstitusional bagi warga negara,”kata Fahruddin Rangga, Minggu (29/11)

Agenda kerja Legislator Golkar dua periode berlangsug dicafe Umbo, kelurahan Sombalabella, kecamatan Pattallassang, Takalar, juga dihadiri mantan Bupati Takalar, DR H Burhanuddin Baharuddin.

“Kita bersyukur, karena DPRD SulSel terus bergerak untuk membuat peraturan daerah tentang bantuan hukum bagj masyarakat miskin, olehnya saya berharap ranperda ini segera terwujud demi membantu orang kecil dalam ranah hukum,” jelas H Burhanuddin Baharuddin.

DR H Nawir Rahman, salah satu dari tim perumus yang terdiri dari lima orang berbagai latar belakang profesi meminta DPRD SulSel segera mewujudkan ranperda tersebut sebagai langkah nyata membantu masyarakat mendapatkan keadilan.

“Kita meminta pada DPRD SulSel dengan adanya ranperda bantuan hukum ada SOP yang disusun dengan paripurna untuk menguatkan perda sehingga masyarakat miskin dapat dibantu terkait sengketa hukum,” kata DR H Nawir Rahman.

Pada kegiatan konsultan publik ranperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dihadiri undangan kurang lebih 50 orang peserta berbagai element masyarakat, termasuk sejumlah anggota LBH Makasar. (*/rls)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait