oleh

Soal Penyebab APBD Takalar Belum Disahkan, DPRD dan Pemkab Punya Alasan Berbeda

TAKALAR, INIKATA.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2021 Kabupaten Takalar masih terus dibahas hingga Rabu, (02/12/20). Diketahui agenda pembahasan telah lewat dari jadwal pengesahan APBD Pokok 2021.

Wali Kota Dani Fatma

Saat di Konfirmasi, Gazali Machmud Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Takalar mengatakan terlambatnya pengesahan APBD Pokok Tahun 2021 disebabkan adanya wabah Covid-19 yang mempengaruhi pembahasan dengan pihak Legislatif.

“Persoalan terkait lambatnya pengesahan APBD Pokok Tahun 2021 yang seharusnya telah di sepakati 30 November 2020 namun masih dalam tahap pembahasan di legislatif disebabkan adanya wabah Covid-19, namun kami telah melaporkan ke kemendagri,” ujarnya.

Gazali juga menambahkan meski pembahasan APBD Pokok Tahun 2021 masih terus digenjot terhitung selama dua minggu lamanya, namun pihaknya juga berusaha dalam seminggu kedepan APBD pokok 2021 telah di sepakati bersama.

Sementara itu salah satu Badan Anggaran DPRD Takalar Andi Noorzaelan dihubungi melalui saluran telepon Rabu, (02/12/20) menjelaskan terkait belum di sahkannya APBD Pokok Tahun 2021 dikarenakan pihak Eksekutif yakni Pemerintah Daerah Takalar lambat menyerahkan dokumen KUA PPAS ke DPRD Takalar.

Hal itu berdampak pada pelaksanaan pembahasan dengan sejumlah OPD berlangsung molor.

Andi Ellang sapaan akrabnya dari Politisi PDIP mengatakan soal keterlambatan pembahasan APBD Pokok Tahun 2021 disebabkan adanya wabah covid-19 di ungkapkan pihak eksekutif tidak masuk akal dikarenakan semua daerah juga mengalami wabah tersebut.

“Jika seandainya alasan Covid-19 dibenarkan maka Pemerintah Pusat pasti akan mengubah aturan jadwal pengesahan APBD pokok 2021 namun faktanya tidak sama sekali dan sejumlah daerah juga tepat dalam pengesahan APBD Pokok,” ujarnya.

Diketahui penyerahan Dokumen KUA PPAS Kabupaten Takalar Bupati Takalar Syamsari Kitta yang langsung menyerahkan ke Wakil Ketua DPRD Takalar, Jabir Bonto melalui sidang paripurna pada tanggal 23 November 2021 yang lalu. (ZQ)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait