oleh

Berstatus Pjs, Rudy Diharap Koordinasikan Pengambilan Kebijakan Stretegis dengan DPRD

MAKASSAR, INIKATA.com – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Makassar Prof Rudy Djamaludin disebut tidak melakukan kordinasi dengan DPRD Kota terkait pelantikan pejabat fungsional bagian ULP.

Wali Kota Dani Fatma

Pengamat politik Unhas Rahmat Muhammad mengatakan, Prof Rudy seharusnya sadar diri bahwa statusnya sekarang di Pemkot hanyalah Penjabat Walikota, sehingga Rudy perlu berkoordinasi dengan DPRD untuk mengambil kebijakan strategis.

“Harusnya itu eksekutif dibawah kepemimpinan walikota harusnya tahu diri sebagai penjabat maka dia harus perkuat itu koordinasi. Kan begini sesuatu itu tidak dipersoalkan kalau sesuatu itu dikomunkasikan dengan baik kalau ternyata ujung-ujung ini apalagi kalau terbaca bahwa nampaknya ini menjauh dari orientasi kerja,” jelas Rahmat, Selasa (19/1/2021).

Ia menjelaskan mutasi jabatan yang dipersoalkan DPRD Kota itu merupakan hal yang wajar sebagai legislatif. Justru karena tidak ada komunikasi yang dibangun Pj Walikota maka kesanya ada dugaan politisasi.

“Mutasi itu tidak seenaknya saja, seharusnya kordinasi dengan anggota DPRD atau paling tidak ketua karena kan dia penjabat dia bukan defintif itu bedanya itu sehingga harus kuat disitu kalau ternyata anggota DPRD sendiri mempertanyakan berarti anggota DPRD merasakan bahwa sebenarnya itu nuansa politisnya lebih kuat,” bebernya.

Menurutnya, alasan sebelumnya Gubernur Sulsel, Nurdi Abdulah memberhentikan Prof Yusran itu dinilai karena tidak mampu mengatasi persoalan Covid-19, sehingga digantikan dengan prof Rudy dengan harapan dapat menepis terjadinya peningkatan pandemi Covid-19.

“Pj Walikota itu kan perpanjangan tangan dari Gubernur itu tugas dia yang pertama itu terselanggarnya pilkada untuk pejabat defitif sesuai dengan hasil pilkada. Yang kedua adalah menghadapi covid itu alasan dari gubernur sehingga pada saat Pj Walikota dalam hal ini Prof Yusran yang lalu itu dijadikan alasan oleh gubernur untuk diberhentikan karena seolah atau dikesankan atau dinilai bahwa covid tidak terkendli,” ujarnya.

Diketahui, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi, menyoroti PJ wali kota yang melakukan pelantikan pejabat fungsional bagian ULP. Ia meminta PJ wali kota lebih fokus tangani Covid-19 dan banjir di Makassar.

“Ini PJ wali kota (Rudy Djamaluddin) tidak tahu bingung atau bagaimana. Harusnya itu dia fokus tangani banjir sama Covid-19. Tidak usah lagi mengganti karena sudah ada wali kota baru nantinya,” tegas Kasrudi, Senin, 18/1/2021. (Fadli)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait