oleh

ACC Desak Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Sosialisasi Dispora Makassar

MAKASSAR, INIKATA.com – Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) desak Polda Sulsel maupun Polrestabes Makassar melanjutkan penyelidikan Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Sosialisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar pasca batas toleransi pengembalian kerugian negara telah habis.

Wali Kota Dani Fatma

Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti ACC Sulawesi, Angga Reksa dirinya mengatakan mengatakan Polisi harus segera melanjutkan kasus tersebut. Lantaran masa toleransi pengembalian kerugian yang diberikan oleh Inspektorat sudah lewat.

“Insfektorat kota harus bersikap Profesional, jangan menghambat penanganan kasus ini,” ucapnya, Minggu (24/1/2021).

Dirinya berharap penyidik tipikor Polrestabes Makassar maupun Tipikor Polda Sulsel tidak mencoba mencari-cari alasan kembali agar kasus ini tidak dilanjutkan.

“Polisi tidak boleh tinggal diam harus segera meminta hasil auditnya,” tuturnya.

Secara kelembagaan ACC Sulawesi yang sejak awal pendirian konseren kepada pemberantasan tindak pidana korupsi, akan terus mengawal hingga seluruh kasus korupsi yang ditangani penegak hukum di Sulsel termasuk kasus dugaan mark up anggaran kegiatan di Dispora Makassar bisa berakhir di persidangan tipikor.

“Kami akan kawal kasus ini hingga tuntas. Kami harap Kapolda Sulsel juga berikan atensi besar agar jajarannya bisa komitmen dengan pemberantasan korupsi,” sebutnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Agus Heru mengatakan pihaknya mengaku akan melanjutkan kembali penyelidikan kasus tersebut ketika nantinya hasil kesimpulan pemeriksaan itu tak kunjung diberikan sesuai aturan yang berlaku.

“Itu kita sudah serahkan ke APIP, ada memang aturannya seperti itu dan sampai hari ini dia belum serahkan, Sebenarnya kita tunggu hasilnya dia seperti apa kesimpulannya, kalau memang tidak di kembalikan itu kita proses dia, ada tenggang waktu aturan,” ucapnya saat ditemui di Mapolrestabes Makassar, Selasa (29/12/2020).

Kata dia, kalau kasus itu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya unsur kerugian negara dalam penyelenggaraan kegiatan workshop, seminar dan pelatihan pada bidang pengembangan pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar.

“Itukan temuan BPK yang dianggap merugikan negara, itu terkait kegiatan,” tuturnya.

Dalam kasus ini, Direktorat Kriminal Khusus Bidang Tindak Pidana Korupsi kabarnya juga turun menyelidiki kasus tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widony Fedry mengatakan kasus tersebut memang sudah diserahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Makassar. Penyelidikan kasus Dispora Makassar itu pun, saat ini kabarnya masih terganjal pada hasil investigasi Aparat Pengawasan Pemerintah Daerah (APIP).

“Dan sudah ada niat ganti rugi dari pelaku. Batas akhir bulan November,” ucap Widony, Selasa (13/10/2020).

Ia menegaskan penyelidikan akan berlanjut jika terduga pelaku dalam kasus tersebut tidak dapat mengembalikan kerugian negara hingga batas tempo yang diberikan oleh Inspektorat. “Tidak bisa bayar, larinya pidana,” tegas Widony

Diketahui, Pada tahun anggaran 2018, Dispora Makassar melaksanakan sejumlah kegiatan diantaranya kegiatan pelatihan dasar bela negara bagi pemuda lorong senilai Rp300 juta, diskusi perubahan pola pikir pemuda anak lorong dalam menyambut Makassar menuju kota dunia senilai Rp200 juta dan pelatihan pengembangan karakter bagi pemuda senilai Rp250 juta.

Kemudian, ada juga kegiatan pelatihan pengembangan potensi minat dan bakat pemuda yang menelan anggaran sebesar Rp250 juta, peningkatan peran serta pemuda dalam pengembangan olahraga senilai Rp500 juta, pelatihan dan diskusi ilmiah tentang berbagai isu kepemudaan Rp500 juta.

Selanjutnya ada kegiatan perkampungan pemuda senilai Rp500 juta, kegiatan sosialisasi pemuda pelopor Makassar Tidak Rantasa (MTR) senilai Rp500 juta, seminar wawasan kebangsaan bagi mahasiswa dan pemuda senilai Rp300 juta, workshop peran serta pelajar dalam bergonanisasi senilai Rp225 juta serta pembinaan pelatihan kepeloporan mahasiswa senilai Rp300 juta. (Anca)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait