oleh

Soal Dugaan Pelanggaran Hotel Max One, Apindo Sulsel: Harus Ditelusuri Lebih Dalam Lagi

MAKASSAR, INIKATA.com – Sekretaris Apindo Sulsel, Yusran IB Hernald mengatakan pihak pengusaha sebelumnya telah bersepakat untuk mematuhi protokol kesehatan, namun kata sebelum memberika pemberian sanksi kepada Hotel Max One pihak terkait sebaiknya harus menelusuri lebih dalam kasus tersebut.

Wali Kota Dani Fatma

“Kita pengusaha sudah bersepakat agar dalam kegiatan usaha kita masing-masing agar mematuhi protokol Covid-19, itu sudah menjadi kesepakatan tapi tentu untuk memberikan sanksi harus dilihat dulu seperti apa kasusnya tidak boleh serta merta diberikan sanksi yang keras,” katanya.

Lebih jauh, ia berharap agar pemberian sanksi tidak tidak serta-merta ditindak dengan tegas, karena ada tahapan sanksi.

“Sebaiknya tahap pertama diberikan dulu peringatan, tapi kalau masih melanggar maka sudah pantas diberikan sanksi yang tegas,” ujarnya.

“Sanksi itu kan tidak harus satu kali tentu ada tahapannya, dari peringatan terus kalau pengusahanya menyadari pasti akan buat surat peryataan tidak akan melakukan lagi, kalau sudah seperti itu lalu masih melanggar barulah diberikan sanksi tegas,” tutupnya.

Sebelummya, Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat mengatakan hingga saat ini Pemkot Makassar belum menidaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Hotel Max One.

“Sepertinya sampai sekarang tidak ada tindakanlnjut dari Pemerintah Kota menyangkut hotel Max One, sepertinya sebatas himbauan gertakan karena sampai sekarang tidak ada tindaklanjut. Begitulah Pemerintah Kota sepertinya mau terkesan ada tindakan yang pada akhirnya mati ditengh jalan, gertak sambel,” ujar Nurul, Senin (25/1/2021).

Sebagai upaya penanganan Covid-19, Ia menegaskan peraturahan untuk mematuhi protokol kesehatan sudah jelas, sehingga diperlukan adanya sikap Pemkot Makassar untuk mengambil langka dengan memberikan sanksi penutupan sementara kepada pihak yang tidak mematuhi aturan.

“Sudah ada dalam peraturan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat akan mendapatkan sanksi administratif berupa penutupan sementara. Sebagai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dan pengendalian Covid 19,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih tegas dalam menindaklanjuti hotel yang tidak menegakan protokol kesehatan, sehingga aturan yang sudah diterapkan tidak dinilai lemah dalam pengambilan kebijakan.

“Semestinya memang Pemerintah Kota tegas dalam penerapan aturan yang telah dibuat supaya tidak terkesan bertindak setengah-setengah, membuat contoh lemahnya aturan yang ada,” katanya. (Fadli)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait