oleh

BLT Pekerja Tidak Diperpanjang, SPSI: Buruh Bertahan Hidup dengan Berutang

MAKASSAR, INIKATA.com – Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji dibawah Rp5 dipastikan tidak akan dilanjutkan. Hal itu diketahui lantaran tak dialokasikan dalam APBN 2021.

Wali Kota Dani Fatma

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan program BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Bantuan tersebut dibutuhkan buruh untuk bertahan hidup ditengah pandemi Covid-19.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sulsel, Basri Abbas mengakui bahwa pandemi Covid-19 masih berdampak kepada kalangan pekerja, sehingga program BLT pekerja juga harus diperpanjang.

“Kami SPSI Sulsel sangat mendukung langkah itu dan merupakan rekomendasi kami ke pimpinan SPSI di tingkat pusat dengan indikator bahwa dampak pendemi masih terasa di kalangan pekerja,” ujar Basri, Kamis (11/2/2021).

Dampak pandemi yang belum berakhir juga mempengaruhi jam operasional kerja. Kata dia, masih terdapat perubahan dalam sistem kerja diperusahaan yang juga berpengaruh terhadap pendapatan.

“Daya beli masih turun belum lagi masih ada pekerja, atau masih dirumahkan, serta ada sistem giliran kerja atau pengurangan jam kerja yang berdampak kurangnya pendapatan buruh perbulan,” imbuhnya.

Menurutnya, penyaluran BLT pekerja yang tidak diperpanjang juga berpengaruh terhadap aktivitas jual beli ditengah masyarakat. Bahkan, masih ada yang terpaksa utang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Iya pengaruhnya, iya tentu ada penurunan daya beli kembali dimana para pekerja harus bekerja ekstra untuk menutupi kebutuhan pokoknya, bahkan ada yang harus ngutang ketemannya untuk memenuhi semua kehidupan saat ini,” katanya.

Penyaluran BLT pekerja ditahun 2020. Basri menilai belum terlalu efektif karena bantuan hanya menyasar kepada pekerja formal. Sedangkan, untuk pekerja informal yang paling terdampak pandemi Covid-19 belum mendapat perhatian penuh.

“Karena BLT kemarin hanya menyasar pekerja di sektor formal, padahal kalau mau adil seharusny pekerja informal yang harus mendapat perhatian karena pendapatannya di bawah UMP sulslel dan data itu ada di BP JAMSOSTEK,” jelasnya.

Sementara itu, Pic Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku, Putera Medea mengatakan hingga saat ini data pekerja untuk penyaluran BLT bagi pekerja belum diterima.

“Untuk BSU (Bantuan Subsidi Upah) adalah program dari pemerintah. BP JAMSOSTEK diminta membantu untuk data pekerja. Saya belum dapat datanya (BLT pekerja),” terangnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Unhas, Hamid Paddu mengatakan seharusnya pemerintah dapat melihat kondisi saat ini. Dengan penyebaran pandemi Covid-19 yang masih meningkat maka diperlukan adanya bantuan sosial yang diberikan, termasuk bagi pekerja yang terdampak.

“Dalam suasana seperti itu pemerintah masih memberikan bantuan sosial kepada masyarakat teramsuk pekerja. kebijakan pemerintah untuk subsidi untuk kelompok masyaraakt atau yang dikenal dengan kebijakan afirmasi,” tukasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan sebaiknya program perlindungan tenaga kerja untuk penyaluran bansos ditengah pandemi semestinya masih berlanjut ditahun 2021.

“Secara umum masih banyak yang mengalami dampak, PHK atau dirumahkan dan seterusnya. seharusnya memang program itu masuh berlanjut, program perlindungan sosial bagi tenaga kerja mestinya masih berlanjut,” tutupnya. (Fad)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait