oleh

Sandang Status Tersangka Dugaan Korupsi, M Sabir Tetap Dilantik Jadi Legislator Bulukumba

BULUKUMBA, INIKATA.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bulukumba melantik dua Pejabat Antar Waktu (PAW) dalam sidang paripurna istimewa, Senin (15/02/2021).

Wali Kota Dani Fatma

Kedunya adalah M. Sabir yang menggantikan Murniati Makking dari partai Demokrat. Yang kedua adalah Asri Jaya menggantikan Hamzah Pangki dari partai Golkar.

Namun diketahui, M. Sabir kini masih menyandang status tersangka atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kapal nelayan di Bulukumba yang tengah berproses di Kejari. Akan tetap, hal tersebut tidak menghalanginya untuk dilantik sebagai anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW).

Rencana pelantikan ini sebelumnya juga di soroti oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba.

“DPRD sebagai lembaga pembentuk pengawal nilai harusnya dihuni oleh orang- orang yang clear secara moralitas bukan tersangka atau terlibat dalam kasus korupsi ataupun kasus kejahatan lainnya,” ujar Ketua Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar, Jumat (29/01/2021).

Kopel Bulukumba kata dia, mendesak Pimpinan DPRD dan pimpinan Partai Demokrat untuk mempertimbangkan orang yang terlibat korupsi untuk didudukkan dalam lembaga terhormat.

“Tidak boleh ada toleransi mendudukkan calon  koruptor. Partai yang secara sengaja mendudukkan calon koruptor adalah bukti nyata partai itu sebenarnya pendukung koruptor,” ungkapnya.

Menurutnya, Partai punya kewenangan memberhentikan kadernya yang korup jika memang punya semangat anti korupsi. Sebaliknya partai yang mempertahankan  tertuduh korupsi adalah bukti partai itu sesungguhnya tidak memiliki semangat anti korupsi.

“Bagaimana mungkin disebut lembaga terhormat jika penghuninya cacat moral. Bagaimana bisa dipercaya memperjuangkan kepentingan rakyat bila dirinya dinyatakan tersangka korupsi,” tegasnya.

Iapun menilai, jika Pimpinan DPRD dan Pimpinan Partai Demokrat tetap pada keputusannya untuk mendudukan Kader yang tersangkut kasus hukum (Korupsi). Dapat dipastikan akan ada kekosongan Anggota DPRD.

“Dalam PP 12 Tahun 2018 asal 115 ayat b disebutkan Anggota DPRD diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus, Korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus sehingga pemberhentian itu bersyarat untuk dilakukan,” ujarnya.

“Pada saat itu akan kembali terjadi kekosongan. Yang dirugikan pasti masyarakat Bulukumba secara umum karena kekurangan 1 suara yang akan memperjuangkan kesejahteraannya,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, Pimpinan Partai Demokrat harus mendorong dan mendukung percepatan penanganan Kasus korupsi Muhammad Sabir untuk memberikan kepastian hukum.

“Ketua Demokrat seharusnya mendorong dan mempercepat penanganan kasus korupsi kadernya, agar ada kepastian hukum,” jelasnya.

Meski begitu, ia juga mengakui secara pengangangkatan tersebut sah selama belum ada keputusan hukum berkekuatan tetap.

“KPU Pernah menerbitkan PKPU tahun 2018 mengatur tambahan syarat tidak boleh koruptor, narkoba dan kejahatan seksual. Namun dibatalkan oleh Bawaslu,” jelasnya. (Dirman)

Pelaksanaan Pengucapan Sumpah dan penandatangan serta penyematan pin sebagai anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW) periode 2019-2024 oleh ketua DPRD Bulukumba, H.Rijal S.Sos disaksikan Bupati Bulukumba, H.M.Sukri Sappewali.

Dari kedua anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW) yang dilantik hari ini, salah satunya merupakan tersangka korupsi pengadaan kapal Nelayan yakni H.M.Sabir.

Sebelumnya diketahui, H.M.Sabir sebagai tersangka korupsi di kejaksaan Negeri Bulukumba, ternyata hal tersebut tidak menghalanginya untuk di lantik sebagai anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW).

Selama ini kasus H. M Sabir menuai Pro dan kontra ditunjuk sebagai PAW DPRD dari Demokrat lantaran terlibat dalam kasus n dan tengah diproses di Kejaksaan Bulukumba.(Dirman)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait