oleh

SK Kemendagri Hampir Selesai, Pelantikan Danny-Fatma Disebut Tetap 17 Februari

MAKASSAR, INIKATA.com – Wacana penundaam pelantikan Wali Kota Makassar akhir-akhir ini marak dibicarakan. Pasalnya, pengangkatan Moh Ramadhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi sebagai Walikota dan wakil Walikota Makassar terpilih belum pasti dapat dilangsungkan sesuai jadwal yakni pada 17 Februari 2021.

Wali Kota Dani Fatma

Meskipun demikian, anggota tim dan pakar hukum tata negara Unhas, Aminuddin Ilmar menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi terkait dengan pelantikan 170 kepala daerah.

Melalui diskusi virtual yang dilakukan fajar.co.id. Ia memastikan perampungan SK pelantikan Bupati/Walikota sudah hampir selesai dan kemungkinan saat ini tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri Dalam Negeri.

“Saya mendapat informasi bahwa karena ini SK dibuat oleh Kemendagri dalam hal ini disiapkan oleh Dikjen dan saya dengar sekarang sudah selesai hampir finis jadi semua sudah di paraf oleh Dikjen Otda dan kemudian nanti ditandatangi oleh Menteri Dalam Negeri,” ujar Aminuddin, Rabu (10/2/2021).

Awalnya, pelantikan kepada daerah rencananya dilakukan secara serentak. Kata dia, berdasarkan komitmen Kemendagri yang menegaskan bahwa pelaksana harian diisi oleh Sekretaris Daerah sudah menunjukan bahwa pelantikan akan berjalan sesuai rencana.

“Kalau kita melihat apa yang ditetapkan oleh Kemendagri saya kira apalagi dengan penegasan bahwa hanya diisi oleh Sekretaris Daerah saya kira itu menunjukan bahwa komitmen Kemendagri untuk meneteapkan jadwal pelantikan pada tanggal 17 secara serentak itu bisa dijalankan atau dilaksanakan,” ucapnya.

Lebih lanjut, anggota tim transisi itu menegaskan bahwa timnya tidak pernah mempersoalkan jadwal pelantikan Walikota Makassar, yang penting semuanya memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami dari tim transisi tidak persoalkan itu sebenarnya, jadi bukan persoalan transisi itu, saya juga mengatakan kepada pak Danny bahwa sebenarnya yang penting sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada,” tandasnya.

“Bisa menunggu pada tanggal 17 kalau juga ada hal yang terjadi pada tanggal 17 seperti yang saya katakan tadi bahwa pelantikan itu karena ada dasar hukumnya, dasar hukumnya apa ya surat keputusan, penetapan selaku kepala daerah untuk masa jabatan lima tahun kalau itu tidak ada ya mau diapakan,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat politik Unibos, Arif Wicaksono menilai polemik tarik ulur pelantikan Walikota Makassar perlu ditinjau sesuai tupoksi dengan mengacu kepada regulasi yang berlaku.

“Kalau menurut saya sebenarnya polemik itu memang harus didukan pada tempatnya, tempatnya itu regulasi. Kalau publik melihatnya sebagai ada pertarungan didalam proses katakanlah penetapan atau pelantikan terpilih,” paparnya.

“Saya kira itu juga terlalu berlebihan karena ini kan masih dalam proses komunikasi politiknya memang harus seperti itu cuman dasar dari itu semua adalah regulasi,” sambungnya.

Ia menambahkan, penetapan pelantikan sudah memiliki kewenangan tersendiri sehingga kepala daerah tidak mempunyai hak untuk memperlambat atau mempercepat pelantikan. Namun, ia mengakui bahwa polemik ini merupakan bagian dari dinamika komunikasi politik.

“Jadi meskipun katakanlah pak gubernur misalnya ingin menunda pelantikan regulasinya apa kemudian kalau pak walikota terpilih ingin mempercepat pelantikan pastiya ada dasar hukumnya, jadi nanti kita lihat atau nanti kita dengar bagaimana, tapi menurut saya inilah dinamika komunikasi politik,” pungkasnya. (Fad)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait