oleh

Tegas!!! Demokrat se Sulsel Tolak KLB

MAKASSAR, INIKATA.com – Sebanyak 24 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Sulawesi Selatan menegaskan menolak Kongres Luar Biasa yang akhir-akhir ini memanas.

Hal tersebut ditegaskan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erde dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan seluruh Fraksi Demokrat se-Sulsel, Pengurus DPC dan juga DPD Demokrat Sulsel, di Hotel Claro, Makassar, Rabu (17/2).

Wali Kota Dani Fatma

Ulla sapaan akrabnya dalam arahannya menyampaikan instruksinya kepada seluruh pengurus partai dan fraksi yang hadir untuk menegaskan menolak adanya isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat untuk menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bahkan, dengan tegas Ullah menginstruksikan agar seluruh pengurus DPC, Fraksi Demokrat dan juga pengurus DPD untuk mengusir siapapun orang yang berbicara soal KLB.

“Kalau ada siapapun orangnya, saya instruksikan kepada Ketua DPC, pengurus DPC, pengurus DPD, dan Fraksi Demokrat, kalau ada yang bicara KLB, usir orang itu,” tegas wakil ketua DPRD Sulsel ini.

Menurutnya, sikap tegas Demokrat Sulsel ini tidak lagi dalam tahap basa basi, karena selama ini pihaknya sudah cukup diam terhadap orang-orang yang datang untuk berbicara soal KLB.

“Sampai hari ini sejumlah oknum-oknum masih bergerilya untuk melaksanakan KLB. Target selanjutnya mereka, KLB tetap dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan yang tidak legal,” jelasnya.

Dalam Rakorda yang bertajuk Partai Demokrat Sulsel Tolak KLB itu, Ulla menyampaikan ketegasan Demokrat Sulsel menolak KLB yakni dengan telah menyampaikan surat dukungan kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa, ketua umum menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kader Demokrat se-Indonesia, khusunya ketau DPD, para ketua DPC.

“Karena, telah melakukan deteksi dini dan lapor cepat serta telah mengumpulkan 100 persen surat pernyataan setia yang diterima pada tanggal 31 Januari termasuk dari pemilik suara dari organisasi sayap,” papar Tauku. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait