oleh

Tersangka Dugaan Korupsi Dilantik jadi Anggota DPRD, ACC: Berpotensi Salahgunakan Wewenang

MAKASSAR, INIKATA.com – Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi soroti pelantikan, M Sabir tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal 30 GT dikabupaten Bulukumba jadi PAW anggota DPRD Bulukumba. Sabir menggantikan Andi Murniaty Makking dari fraksi Demokrat.

Wali Kota Dani Fatma

Wakil Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Angga Reksa menyesalkan kebijakan dari partai Demokrat yang tetap mengusulkan Muhammad Sabir untuk dilantik sebagai legislator di DPRD Bulukumba.

Pasalnya, kasus yang menyeret mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Bulukumba sudah ingin dilimpahkan ke Persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Menurut kami, seharusnya dia tidak dilantik sebagai PAW karena statusnya sudah sebagai tersangka, apalagi tidak lama lagi dilimpahkan Jaksa untuk disidangkan. Idealnya seorang anggota legislatif harus bebas dari pengaruh manapun. Jika seorang anggota legislatif berstatus sebagai tersangka, ke depan dia bisa menyalahgunakan wewenangnya untuk mempengaruhi kasus yang sedang dihadapi, ” kata Angga melalui sambungan telepon, Rabu (17/2/2021).

Angga juga menghawatirkan, tersangka di kasus pengadaan kapal ini, menggunakan posisi dirinya di DPRD Bulukumba untuk mengintervensi kasus yang tengah dihadapinya. Apalagi kata Angga, posisi legislatif di daerah memiliki pengaruh yang besar.

“Sebagaimana yang kita ketahui, posisi legislatif di daerah itu memiliki pengaruh yang tinggi. Yang ditakutkan ketika dia dilantik adalah menggunakan pengaruhnya sebagai anggota legislatif untuk mendapatkan keuntungan terhadap kasus yang dihadapi. Secara etika seorang anggota legislatif baik PAW maupun bukan PAW yang dilantik seharusnya bebas dari jeratan hukum, ” beber Angga.

Karena jika posisi di legislatif diisi oleh tersangka kasus korupsi, ungkap Angga, dapat mempengaruhi kinerja yang berimbas pada kepentingan atau kemaslahatan rakyat yang diwakilinya. Angga juga menekankan, legislatif yang mewakili suara rakyat seharusnya memiliki integritas yang tinggi serta bebas dari kasus korupsi, karena merekalah yang melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah.

“Bagaimana dia bisa bekerja untuk rakyat ketika memiliki masalah hukum. Pasti fokusnya akan terganggu dan tidak fokus bekerja, tetapi akan memikirkan bagaimana kasusnya bisa selesai. Anggota legislatif harus orang-orang yang bersih, harus orang yang berintegritas, karena legislatif memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang mana salah satu bentuk pengawasannya adalah pengawasan terhadap anggaran,” ujar Angga Reksa.

Sedangkan jika anggota legislatif yang dilantik tersandung kasus korupsi dan sudah menjadi tersangka, lanjut Angga, tentu akan membahayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena kasus yang menimpanya, kata Angga, berpeluang bakal terulang disaat dia duduk di kursi legislatif.

“Tentu kita akan meragukan dan sebenarnya sudah membahayakan APBD, karena bukan tidak mungkin hal itu bisa terulang. Di luar anggota dewan saja, dia bisa melakukan korupsi apalagi ketika dia duduk dan mendapatkan ruang yang sangat luas, itu sangat membahayakan anggaran daerah, ” jelasnya.

Angga juga menyinggung kode etik dan pedoman pelaksanaan kode etik Partai Demokrat. Di mana dalam kode etik partai Demokrat pada BAB VI Pasal 14 nomor 1 poin b, telah menegaskan bahwa setiap anggota maupun kader tidak boleh tersandung kasus hukum, seperti, menjadi tersangka dan terdakwa atau terpidana dalam dugaan tindak pidana korupsi, narkoba, dan asusila atau tindak pidana berat lainnya.

“Makanya secara etika partai Demokrat harus mengambil peran mencegah hal-hal itu terjadi. Dengan mendudukkan orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang berpengalaman untuk duduk sebagai wakil rakyat,” imbuh Angga. (Anca)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait