oleh

Kejari Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Takalar

TAKALAR, INIKATA.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar mulai selidiki penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada tahun anggaran 2020. Itu terkait adanya kasus dugaan tindak pidana terkait hal tersebut.

Wali Kota Dani Fatma

Kejari memeriksa sejumlah Anggota DPRD Takalar dan pendamping dewan. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu, penyidik Kejari Takalar tampak mendatangi kantor Perwakilan Rakyat Takalar untuk melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan dalam kasus pengunaan SPPD.

Herdiawan Kepala Seksi Intel Kajaksaan Negeri Takalar mengatakan kedatangan beberapa penyidik kekantor parlemen Takalar untuk melakukan penyidikan dengan mengumpulkan beberapa data dan bahan keterangan.

“Itu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara yang di lakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta pendampingnya dalam melakukan perjalanan ke luar daerah,” jelasnya, Senin (08/03/21).

Saat ini kata dia, pihaknya masih dalam tahap penyidikan terkait indikasi adanya perjalanan dinas fiktif yang berdampak pada kerugian negara.

“Kami akan terus bekerja secara maksimal dalam penanganan kasus pidana korupsi di wilayah Hukum kabupaten Takalar yang bisa merugikan negara,” jelasnya.

Diketahui dibawah kepemimpinan Salahuddin Kepala Kejaksaan Negeri Takalar menggenjot pemeriksaan sejumlah kasus yang mandek seperti Kasus pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle beberapa waktu lalu.(ZQ)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait