oleh

Dihadapan KPK RI, Rangga Minta Kewenangan Pemprov Dilonggarkan

MAKASSAR, INIKATA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Fachruddin Rangga menyampaikan keluh kesahnya kepada KPK RI, Rabu (7/4) siang tadi.

Keluhan tersebut disampaikan Wakil ketua Banggar DPRD Sulsel ini terkait aturan yang membatasi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) sehingga saat menyerap aspirasi anggota DPRD lebih longgar dalam membantu masyarakat.

Wali Kota Dani Fatma

Hal itu kata anggota fraksi Golkar ini agar menurutnya sebagai pengemban amanah rakyat lebih leluasa membantu masyarakat sebagaimana yang menjadi kewenangan yang ada pada anggota DPR RI dalam menyerap dan membantu masyarakat.

“Saya hanya mencoba mencoba memberi pertimbangan terhadap fenomena yang ada selama ini dimana Anggota DPR RI dalam menyalurkan bantuan baik berupa fisik maupun bantuan lainnya tidak dibatasi dan tidak dihalangi aturan kewenangan,” katanya.

Sementara di DPRD provinsi menurutnya terlalu banyak pembatasan kewenangan, akan tetapi masyarakat di bawah tidak mau tahu tentang aturan kewenangan sehingga banyak bertanya kenapa DPR RI bisa longgar membantu masyarakat dan kenapa DPRD provinsi ndak bisa membantu jika dibutuhkan.

“Kita semua berharap dengan kehadiran satgas korsub pencegahan dan ka satgas korsub penindakan KPK RI dapat menyalurkan informasi dan kondisi tersebut ke kementerian terkait, karena kita tidak ingin melabrak regulasi sehingga butuh solusi dan kelonggaran terhadap kondisi tersebut,” jelasnya.

Jarot sebagai ketua satgas korsub penindakan KPK RI, menjawab bahwa pihaknya tidak bisa menyampaikan banyak hal terkait hal tersebut karena menurutnya itu bukan menjadi kewenangannya.

Akan tetapi dirinya kembali mengingatkan kepada semua anggota DPRD Sulsel untuk selalu berhati hati dalam setiap tindakan.

“Intinya tetap harus berhati hati semua dalam bertindak karena setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara pasti ada proses hukum yang berjalan,” tegasnya.

Tambahnya, bahwa adapun langka strategis KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sudah di laksanakan akan tetapi jika mental manusia lemah maka bisa terjadi sehingga penyebabnya bukan hanya sistem yang lemah tapi mental manusia juga. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait