oleh

Kejati Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus Hutan Mapongka Toraja

-Hukum-44 views

MAKASSAR, INIKATA.com – Tim Penyidik Pidana Tindak Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan penerbitan sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mapongka, Kabupaten Tana Toraja.

Hal itu pun dibenarkan oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulsel, Y. Gatot Iriyanto mengatakan, kedua tersangka dalam kasus Hutan Mapongka tersebut masing-masing inisial MAR selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.

Wali Kota Dani Fatma

Sementara tersangka kedua diketahui inisial A selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sekaligus sebagai Ketua Panitia.

MAR ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor-27/P.4.5/Fd.1/04/2021 dan A berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor-28/P.4 5/Fd 1/04/2021.

“Penetapan tersangka terhadap MAR dan A dilakukan setelah dilaksanakan proses penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan penstwa pidana serta pemeriksaan MAR dan A selaku saksi,” kata Gatot, Jumat (9/4/2021).

Kata dia, Dari hasil penyidikan oleh tim penyidik menemukan keduanya telah menyalahgunakan kewenangan dengan jabatannya sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mapongka.

“Keduanya terbukti melakukan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga tim penyidik berkesimpulan menetapkan dua orang tersebut sebagai tersangka,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, Negara mengalami kerugian Negara dengan taksiran Rp12.666.000.000.

“Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, jo.Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” Gatot menandaskan. (Nca)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait