oleh

Tolak Resetting RT RW, Pengamat : Hati-hati Jilat Ludah Sendiri

-Politik-145 views

MAKASSAR, INIKATA.com — Wacana Walikota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto untuk menonaktifkan RT RW mendapat penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD Makassar. Setidaknya dari sembilan Fraksi ada tujuh Fraksi yang menolak wacana penonaktifan RT RW tersebut.

Ketujuh Fraksi tersebut diantaranya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurani Indonesia Bangkit (NIB), Demokrat, Golkar, PDI-Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Wali Kota Dani Fatma

Keputusan penolakan wacana tersebut dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah RT/RW di Ruang Banggar DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Senin (12/4/2021).

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan berpendapat penolakan dewan selaku penyambung lidah rakyat terlalu terburu-buru. Seharusnya dewan meminta terlebih dahulu penjelasan awal dari Wali Kota Makassar terkait wacana ini.

“Tidak langsung menyatakan menolak, itukan harusnya ada proses klarifikasi memanggil Wali Kota kan bisa begitu, untuk meminta alasan dibalik wacana yang kemudian nanti setelah proses itu dilakukan baru DPRD kemudian menyampaikan apa pendapat mereka, jangan langsung memvonis menolak,” kata Lukman, via telepon.

Paling tidak, kata dia, DPRD Makassar selaku mitra strategis Pemerintah Kota membangun komunikasi politik sebelum mengambil sikap.

“Jangan jadi prematur juga ini keputusan seakan-akan nanti DPRD menjilat ludah sendiri setelah Wali Kota (Danny Pomanto) menjelaskan,” tegasnya.

“Jangan mengambil proses dari asas praduga, artinya ada penjelasan yang sifatnya konkrit dari pengambil kebijakan,” sambungnya.

Meskipun demikian, kata Lukman Wali Kota Makassar tetap diminta agar menjelaskan secara transparan apa alasan dari wacana pengangkatan Plt RT/RW itu.

Sepanjang Danny mampu menjelaskan landasan penonaktifan itu maka DPRD Makassar pun memiliki mengulas kebijakan Wali Kota.

Mengingat, Pemerintahan Danny-Fatma punya tanggung jawab sosial dan politik untuk merealisasikan seluruh janjinya yang tertuang dalam RPJMD.

“Jadi harus ada komunikasi politik yang dilakukan wali kota dan DPRD menjelaskan alasan kenapa ada rencana proses penonaktifan ini sepanjang bisa dijelaskan secara transparan saya kira tidak ada alasan tapi memang akan menjadi pertanyaan apa alasan dibalik proses yang dilakukan wali kota ini,” tutupnya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait