oleh

Dibalik Penolakan Resetting RT/RW, Diduga Ada Titipan Dana Kelurahan ke Dewan

-News-323 views

MAKASSAR, INIKATA.com— Dibalik penolakan resetting RT/RW Diduga ada dana titipan dari kelurahan yang mengalir ke Anggota Dewan.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mencurigai penggunaan dana kelurahan di Kota Makassar sarat dengan “permainan” atau kongkalikong.

Wali Kota Dani Fatma

Kecurigaan ini mencuat setelah adanya puluhan Ketua RT/RW yang menyatakan penolakannya terhadap refocusing penggunaan dana
kelurahan untuk program Makassar Recover, yang juga didukung oleh beberapa legislator di DPRD Makassar.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto pun mengaku heran dengan adanya penolakan yang juga didukung beberapa legislator itu.

Padahal, kata dia, dana kelurahan itu akan tetap digunakan di kelurahan sebagai salah satu pendukung program pemerintah, yakni Makassar
Recover.

“Refocusing juga mau ditolak, padahal itu adalah perintah negara. Sehingga saya curigai jangan-jangan di dana kelurahan di situ barangkali ada dana aspirasi. Saya mencurigai yah,” kata Danny, kemarin.

“Karena aneh ini barang. Anehnya karena tidak seharusnya mereka mau larang itu refocusing. Uangnya kelurahan tetap di kelurahan itu, tetapi
pekerjaan yang berubah. Terus kenapa dia keberatan? Apa haknya? apa urusannya?,” imbuhnya.

Untuk mengungkap benar tidaknya kecurigaannya tersebut, Danny pun mengakau akan meminta pihak kejaksaan dan kepolisian memeriksa
penggunaan anggaran di kelurahan.

“Kejaksaan dan kepolisian wajib memeriksa ini. Kelihatannya ada titip-titip. Kebiasaan yang tidak pernah hilang. Ini oknum ini yah, tidak
semuanya begitu. Jadi saya kira saya akan mengundang nanti pihak kejaksaan dengan kepolisian untuk memeriksa ini,” ujarnya.

Danny menegaskan, refocusing anggaran merupakan perintah negara yang sangat mungkin dilakukan dalam upaya mensupport perlawanan
terhadap Covid-19.

Olehnya itu, ia memastikan Pemerintah Kota Makassar akan tetap menjalankannya, termasuk melakukan resetting pemerintahan. Apalagi
semua yang akan dilakukan itu sudah tertuang dalam visi misi Danny-Fatma. “Tidak ada yang bisa tahan, karena ini visi misi yang sah,” tegasnya.

Dikonfirmasi terkait kecurigaan adanya permainan pada pengunaan dana kelurahan ini, anggota Komisi A DPRD Makassar, Hamzah Hamid enggan berbicara lebih jauh.

Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Makassar jika memang menemukan adanya indikasi penggunaan dana kelurahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”Itu dana kelurahan sumbernya dari APBN. Juknisnya ada dan jelas,” singkat Ketua DPD PAN Makassar itu.(nra/vin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait