oleh

Plt Gubernur Nonaktifkan Staf Khusus Nurdin Abdullah, Gajinya Fantastis!

-News-156 views

MAKASSAR, INIKATA.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menonaktifkan staf khusus Nurdin Abdullah. Termasuk Putri Fatimah Nurdin yang merupakan anak Nurdin Abdullah.

Selain Putri Nurdin, staf khusus lainnya yakni menantu Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Zulham Arief. Serta Andrew Mulia dan Fahmi Islami yang juga dibiayai oleh Pemprov Sulsel untuk kuliah di Amerika.

Wali Kota Dani Fatma

Pemprov Sulsel juga diketahui sudah menarik kendaraan operasional yang dipakai oleh para staf khusus selama ini. Penonaktifan itu tertuan dalam Surat Keputusan penonaktifan staf khusus. SK itu ditandatangani langsung Pelaksana tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Penonaktifan itu dilakukan karena ada beberapa alasan. Selain soal beban gaji, mereka juga diketahui sudah tidak bekerja.

“Bisa jadi temuan jika honornya terus dibayarkan,” kata Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Sulsel, Andi Rahmi Bahariwaty, Rabu, 21 April 2021.

Mereka sudah tidak aktif bekerja semenjak Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kebijakan ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata Rahmi, status mereka ditangguhkan hingga ada putusan hukum. Selama itu pula gaji mereka tidak akan dibayarkan.

Pada aturannya, staf khusus memang bekerja untuk mendampingi gubernur yang masih aktif bekerja. Namun karena tersandung kasus, mau tidak mau pihaknya mengeluarkan SK penonaktifan.

“Mereka juga tidak bekerja jadi kami pending. Makanya yang ada saat ini dari staf khusus Wagub saja,” jelasnya.

SK pengangkatan staf khusus baik Gubernur dan Wagub termaktub dalam satu SK. Ada sembilan orang yang melekat di gubernur non aktif, termasuk Putri Fatima Nurdin. Kemudian 10 orang yang melekat untuk Wagub.

Putri diketahui aktif mendampingi Nurdin Abdullah beberapa bulan terakhir. Gajinya lumayan besar. Rp 18 juta per bulan

Pemprov Sulsel juga memilih memberhentikan juru bicara Nurdin Abdullah, Veronica Moniaga. SK pengangkatannya bahkan belum ditandatangani hingga Nurdin Abdullah ditangkap KPK.

Sementata Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bahkan dikabarkan sempat kaget saat melibat daftar gaji Vero. Pemprov Sulsel harus merogoh Rp 25 juta untuk membayar juru bicara.

Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah IV Niken Aryati mengaku langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel sudah tepat. Jika tidak diberhentikan, maka akan menimbulkan kerugian negara.

Termasuk soal kendaraan dinas yang dipakai staf khusus. KPK bahkan sempat meminta agar ini ditertibkan.

Menurut Niken, di daerah lain tidak ada seperti itu. “Dalam aturan memang dibolehkan, asal ada diatur dalam peraturan kepala daerah. Tapi ini tidak lazim, di daerah lain belum ada,” tukasnya(Fdli)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait