oleh

Pemkot Didesak Tindak Lanjuti Fakta Sidang Kasus Pengrusakan Ruko di Makassar

-Hukum-25 views

MAKASSAR, INIKATA.com – Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulsel kembali mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera melakukan tindaklanjut dari hasil fakta persidangan Kasus dugaan perusakan rumah toko (ruko) di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, kota Makassar yang menyeret Edy Wardus sebagai terdakwa.

Dimana, Fakta persidangan menyatakan Bangunan mewah berlantai 3 milik James Kontaria yang terletak di Jalan Buru No 98/130 yang dibangun oleh Edy Wardus tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Wali Kota Dani Fatma

Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma mengatakan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar untuk segera memerintahkan bawahannya segera menindak lanjuti hal tersebut.

“Pemerintah Kota Makassar harus segera turun menindaklanjuti Fakta persidangan, yang dimana terdapat salah satu bangunan mewah terletak dijalan Buru itu tidak memiliki IMB jadi secara otomatis adalah bangunan liar,” ucapnya saat dihubungi melalui via telepone, Rabu (28/4/2021).

Lebih lanjut, Farid mengatakan setiap pemilik yang hendak mendirikan bangunan harus terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai Perda no.5 tahun 2012.

Dimana, Mendirikan bangunan tanpa IMB adalah suatu pelanggaran alasannya, karena memiliki pajak retrebusi tentu dan telah diatur dalam Perda.

“Mendirikan bangunan harus punya IMB dulu, kalau tidak, bangunannya harus langsung dirobohkan,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar, Husni Mubarak mengatakan terkait bangunan baru dijalan Buru Makassar tersebut hingga saat ini tidak memiliki IMB.

“Sampai saat ini (IMB) tidak ada, kalau ada permasalahan seperti itu pasti kita, tapi teman – teman juga bilang tidak ada IMB,” sebutnya.

Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat Ultimatum terhadap pemilik Bangunan tersebut guna meminta Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Dari pihak kita tentunya pasti kita tanyakan itu, bahwa dengan adanya itu sangat pelanggaran paling tidak kita akan ultimatum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Syahrir mengatakan pada saat pelaksanaan pembangunan terjadinya perusakan dan mereka tahu buktinya apa. Yang pertama, mereka ada di lokasi pada waktu korban menyampaikan ada perusakan. Kemudian mereka berdua datang kepada korban meminta maaf.

“Tak hanya itu, pembangunan dilakukan tanpa memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Betul ada pengakuan terdakwa jika dia yang mengurus IMB tapi faktanya tak ada dokumen IMB yang dimaksud,” terang Syahrir. (Nca)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait