oleh

Soal Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Kereta Api, Balai Pengelolaan : Tidak ada Negosiasi

-News-37 views

MAKASSAR, INIKATA.com–Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni kereta api (KA) Makassar-Parepare nampaknya kembali mencuat soal pembebasan lahan di Barru, Pangkep, dan Maros.

Hal tersebut diketahui saat ratusan warga dari Kabupaten Barru, Pangkep dan Maros melakukan pertemuan konsolidasi beberapa hari lalu di kawasan kolam pemancingan pasar Bulu-Bulu, Desa Ma’rumpa, Kecamatan Marusu Maros.

Wali Kota Dani Fatma

Menanggapi hal tersebut. Kepala Balai Pengelolaan Perkeretaapian Provinsi Sulsel Jumardin mengatakan persoalan nilai pembebasan lahan proyek pembangunan Kereta Api oleh warga setempat tidak bisa di negosiasi.

Pasalnya, kata dia pembebasan lahan ini untuk kepentingan umum, sehingga tarif harga pun dinilai langsung oleh Tim Appraisal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel.

“Ini lah perbedaan antara ‘Pembelian Tanah’ dengan ‘Pengadaan Tanah’ untuk kepentingan umum, tidak ada negosiasi nilai ganti rugi, karena nilai ganti rugi dinilai oleh Appraisal,” ujar Jumardin, Rabu (16/6/2021).

Apalagi, kata dia sudah ada surat secara formal dari Komnas HAM yang menegaskan bahwa kesepakatan pembebasan lahan sudah final sehingga tidak bisa lagi dilakukan pengaduan.

“Sudah ada risalah rapat Komnas HAM yang menyatakan bahwa tidak ada lagi celah hukum untuk melakukan Appraisal ulang,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengadaan tanah proyek pembangunan proyek strategis tersebut sudah dilakukan dengan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sebelum ia menjabat sebagai Kepala Balai Pengelolaan.

“Semua proses pengadaan tanah untuk jalur kereta api sudah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan (P2T), sebelum saya ditunjuk sebagai Kepala Balai,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Iqbal S Suaeb menegaskan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan kereta api sebenarnya sudah selesai dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

“Hasil kunjungan kami pada prinsipnya semua sudah sesuai prosedur. Penilaian harga oleh lembaga Appraisal independent,” jelasnya. (Fdl)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait