oleh

Pemkot Makassar Tetapkan Salat Id Dirumah, Dewan : Mari Kita Taat

-News-28 views

MAKASSAR, INIKATA.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meniadakan pelaksanaan salat Idul Adha di masjid dan lapangan. Kebijakan ini merujuk pada surat edaran Menteri Agama, yang melarang pelaksanaan salat Idul Adha di zona oranye dan merah.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ) mengatakan tentunya surat itu keluar karena Wali Kota Danny Pomanto sudah mengkaji pada pihak terkait baik itu TNI/Polri dan tentunnya tokoh-tokoh agama, ormas islam yang ada di Makassar.

Wali Kota Dani Fatma

“Mari kita sabar-sabar dulu di idul Adha ini. karena kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu menjaga ummat dari masalah kesehatan,”

Tentunya hal ini sesuai dengan edaran menteri agama bahwa kabupaten/kota yang berada dalam zona orange dan merah dihimbau untuk tidak menggelar sholat dimasjid atau lapangan agar bisa mengurangi peningkatan kasus covid-19.

Legislator PPP ini juga menghimbau warga agar tidak membenturkan surat edaran Plt Gubernur dan Wali Kota yang bisa dianggap bersebrangan.

“Nah kemudian muncul surat dari Plt Gub. ini tidak bisa kita bentur-benturkan harus kita lihat secara terperincin bahwa Pak Gub meginjinkan sholat pada daerah tertentu yang berada pada zona kuning dan hijau dengan diikuti 30 persen peserta,” ungkapnya.

Sekali lagi di masa pandemi ini kita jangan provokasi orang. Artinya apa, pastinya Bapak Danny Pomanto mengeluarkan kebijakan dengan landasan kebijakan pusat dan untuk kepentingan kita semua.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso menegaskan bahwa dirinya menghormati keputusan Pemkot Makassar.

“Masyarakat diminta bersabar dengan kondisi ini karena Makassar sudah zona merah. Sehingga Pemkot memang punya alasan untuk membatasi kerumunan, termasuk imbauan untuk tak menyelenggarakan salat id di masjid ataupun di lapangan,” ujarnya.

Namun ia mengingatkan selain salat id masih ada pelaksanaan pemotongan hewan kurban.

“Pasti anak-anak susah untuk dilarang melihat pemotongan. Apalagi ada sunnahnya para pekurban hewannya disembeli. Tapi ini teknis,” kata Hadi. 

Pemerintah diminta agar senantiasa mengingatkan pada panitia kurban menyiapkan langkah taktis saat pengambilan daging di masjid.

Nantinya, kata Wakil Ketua Komisi B itu bagi yang memegang kupon kurban diimbau agar tidak berkerumun. 

“Tidak hanya itu, panitianya juga harus dilarang berkerumun. Di masjid saya ada 18 ekor, di masjid lain ada 70 ekor jadi banyak orang yang kerja,” tambah Andi Hadi. 

Hadi juga berharap jika masih ada masyarakat yang tetap menyelenggarakan salah idul adha, aparat diminta untuk menertibkan dengan cara yang lembut. 

“Mari kita saling memahami jangan sampai ada pemerintah yang bertindak tegas di lapangan ini yang tidak kita inginkan,” tandasnya. (vin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait